Bersama PKB
Setelah tumbangnya pemerintahan Orde Baru, semua kekuatan politik segera bergegas mendirikan partainya masing-masing. Tak ketinggalan kalangan NU. PPP bukan lagi menjadi satu-satunya pilihan dan semangat kembali ke khittah 1926 mendapatkan ujian baru pada masa reformasi ini. Akhirnya pada 23 Juli 1998 PBNU kepemimpinan Gus Dur mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai yang akan menghimpun aspirasi politik warga NU. Partai itu dipimpin oleh Matori Abdul Jalil aktivis NU yang aktif di PPP dan pernah menjabat sekjen partai itu pada era sebelum 1990. Abdurrahman Wahid sendiri dalam struktur pertama PKB hanya duduk sebagai deklarator bersama beberapa kiai, seperti KH Ilyas Ruhiyat, KH Munasir Ali, KH A Mustofa Bisri dan KH Muchit Muzadi.
Mengomentari bagaimana hubungan NU dengan PKB secara organisatoris, sebagai ketua PBNU Gus Dur mengatakan bahwa tidak ada hubungan organisatoris antara PKB dan NU, meskipun kelahiran PKB difasilitasi PBNU. Selain itu, secara pribadi jamaah NU “masih” bebas menentukan pilihan politik seperti yang dijamin Khittah 1926. Dalam suatu pembukaan Rakornas GP Ansor di kediamannya di Ciganjur pada Februari 1999, Gus Dur mengatakan:
"PB NU hanya membuatkan tempat di PKB bagi warga NU yang ingin berpolitik, mengingat jumlah partai yang muncul begitu banyak. Tetapi, secara individu warga NU bebas menentukan pilihan. Iqbal yang Ketua Umum PP GP Ansor saja masih anggota Golkar."
Menurut Gus Dur, konsisten dengan pendapatnya terdahulu, PB NU melarang seseorang merangkap jabatan di PKB dan NU. Seorang pengurus harus memilih salah satu, NU atau PKB. Ini ditempuh agar tidak ada tumpang tindih yang nantinya akan sangat merugikan gerak langkah PKB dan NU. Dengan demikian PKB harus berupaya sendiri, membesarkan dirinya. NU hanya mendirikan dan memberi fasilitas dan dukungan. PKB menurut Gus Dur adalah organisasi politik yang terbuka bagi hadirnya orang di luar Islam. Maka tampaklah benar-benar bahwa PKB merupakan partai yang mengusung pandangan dan pemikiran Abdurahman Wahid sedari dulu, kental dengan semangat toleransi, pluralism dan gaya demokrasi non religius.
Sebagaimana disebutkan oleh pernyataan Gus Dur di atas, GP Ansor di bawah kepemimpinan Iqbal masih bernuansa Golkar, karena itu susah sekali menemukan kontribusi Ansor dalam pembentukan PKB. Meskipun Ansor masih tetap sebagai anak NU, tapi kedekatan anak dan bapak itu belum tuntas, karena sang anak masih sibuk dengan kiprahnya sendiri, paling tidak itulah yang terlihat dari figur kepemimpinan Iqbal. Barulah setelah Syaifullah Yusuf terpilih sebagai pejabat Ketua Umum GP Ansor, visi Ansor sebagai anak anak NU secara perlahan mulai bergeser kembali mendekat kepada visi PBNU kepemimpinan Gus Dur. Nuansa Golkar yang kental selama hampir 15 tahun dalam tubuh Ansor mulai terkikis sedikit demi sedikit. Namun demikian, Syaifullah Yusuf sendiri juga tidak terlibat dalam PKB, ia dikabarkan dekat dengan Megawati dan diakui sebagai kader PDI Perjuangan.
Menghadapi pemilu 1999, pemilu pertama kali yang akan diadakan pada era Reformasi, di Indonesia muncullah 48 partai politik yang siap mengikuti pemilu. Meskipun demikian hanya lima partai politik yang muncul sebagai partai utama dalam masa itu, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Amien Rais sebagai penggeraknya, kemudian PKB dengan Gus Dur sebagai tokohnya, PDI Perjuangan yang mengusung Megawati Sukarnoputri,serta dua partai lama yaitu PPP dan Golkar yang masih terus bertahan dalam Orde Reformasi. Pada saat itu Golkar berusaha bertransformasi menjadi Golkar baru yang akan memupus berbagai warisan Soeharto dan secara terbuka meminta maaf kepada publik atas segala dosa politik mereka di masa lampau.
Mengingat pemilu 1999 adalah hajatan yang besar dan cukup penting bagi bangsa Indonesia, GP Ansor langsung mengambil sikap dengan menyerukan kepada seluruh warga Ansor beserta bansernya untuk berjihad mengamankan jalannya Pemilu 1999, Sidang Umum (SU) MPR, dan proses pembentukan pemerintahan baru. GP Ansor berpendapat jihad untuk membentengi tiga agenda nasional itu dipandang sebagai sebuah kewajiban moral dan perwujudan rasa tanggung jawab segenap warga Ansor pada nasib dan masa depan bangsa. Seruan jihad bukan karena adanya kepentingan sesaat ataupun maksud politik tertentu tetapi lebih dilatari maksud dan tujuan mulia sebagai pemuda bangsa.
Dalam suatu pidatonya pada saat pembukaan Konferensi Wilayah IV GP Ansor Sulteng di Palu, April 1999, salah seorang ketua GP Ansor mengatakan:
"Saya menyerukan jihad, mengingat nilai strategis penyelenggaraan Pemilu 1999 dan adanya upaya-upaya untuk menggagalkannya. Jihad yang dimaksud adalah berjuang sungguh-sungguh mewujudkan sebuah pemerintahan baru yang demokratis. Perjuangan tersebut mutlak ditempuh lewat pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) serta demokratis, SU MPR yang lancar dan demokratis, serta proses munculnya pemimpin nasional yang aspiratif dan demokratis"
“Ketiga agenda nasional ini tentu tidak mudah diwujudkan, karena jauh sebelumnya sudah muncul upaya-upaya untuk menggagalkan pemilu. Akhir-akhir ini gerakan tersebut semakin tampak kasat mata. Gerakan ini harus dihadapi warga Ansor beserta bansernya. Itu jelas dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tidak menghendaki adanya perubahan politik ke arah yang lebih demokratis, karena akan menggusur mereka dari tampuk kekuasaan."
Dalam menghadapi pemilu 1999, GP Ansor mempunyai sikap politik yang membebaskan seluruh warganya menentukan pilihan politiknya. GP Ansor berusaha tetap berdiri dan konsisten pada posisi yang tidak berafiliasi politik ke partai mana pun. Hal itu mereka tempuh karena menyadari bahwa aspirasi politik para pemuda Ansor juga amat beragam. Ada kalanya sebagian dari pemuda Ansor di wilayah tertentu agak dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), atau di suatu tempat dekat dengan Golongan Karya (Golkar), atau di tempat lain dekat dengan Partai Nahdlatul Ummat (PNU). Melihat fenomena itu, sikap politik yang terbaik bagi Ansor adalah netral secara organisatoris tapi memberikan kebebasan anggotanya untuk menentukan pilihannya sendiri.
Alih-alih tidak mendukung partai politik tertentu, beberapa Ansor wilayah secara resmi menyatakan dukungannya Gus Dur untuk maju sebagai pimpinan nasional. Misalnya Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah mendesak DPW PKB Jateng segera menyampaikan usulan kepada DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar mencalonkan Ketua Umum PBNU, KH Abdurrahman Wahid, sebagai calon Presiden ke-4 RI dalam Pemilu 1999. Alasannya, GP Ansor Jateng menilai Gus Dur adalah figur pemimpin bertaraf internasional. Hal itu dikemukakan Ketua GP Ansor Jawa Tengah secara terbuka di hadapan pers nasional. Sikap dukungan terhadap Gus Dur ini, dari awal telah ditunjukkan Ansor ketika sekitar 200 anggota Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl Imam Bonjol Jakarta, pada September 1999. Mereka mengecam penolakan KPU atas pencalonan Abdurrahman Wahid sebagai utusan golongan dari Nahdlatul Ulama (NU).
Sambil melantunkan Shalawat Badar, mereka mengacungkan poster-poster dan spanduk yang mendukung pencalonan Gus Dur. "Menolak Gus Dur berarti melukai warga NU", "Kami Siap Berjihad Bela Gus Dur", demikian antara lain bunyi poster yang mereka bawa. GP Ansor menganggap, penolakan tersebut tindakan KPU yang konyol karena sebelumnya KPU telah memutuskan siapa yang berhak duduk dalam utusan golongan MPR, tetapi belakangan menolak calon yang diputuskan NU. Pada saat itu pemilu 1999 baru saja usai dan PKB berhasil menduduki posisi empat besar dalam perolehan suara, setelah PDI Perjuangan, Golkar, dan PPP. Dengan hasil itu, tampaknya ambisi untuk membawa Gus Dur sebagai figur pimpinan nasional mulai timbul dalam diri warga NU, tak terkecuali para pemuda Ansor.
Dukungan itu tak sia-sia, dalam Sidang MPR, Oktober 1999, melalui manuver politiknya yang didukung oleh kalangan Islam di luar NU, Abdurrahman Wahid berhasil menyisihkan Megawati Soekarnoputri dan menjadi Presiden RI yang ke empat. Sebagai partai pemenang pemilu PDI Perjuangan merasa dirugikan karena yang terpilih sebagai presiden justru berasal dari partai pemenang keempat, yaitu PKB. Para pendukung PDI Perjuangan bereaksi marah dan melakukan demonstrasi pada setiap wilayah basis mereka. Meski kemarahan itu tak berlangsung lama, karena terus mereda dengan terpilihnya Megawati sebagai wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid.
Dalam suasana kemenangan itulah, GP Ansor akhirnya menyelenggarakan Kongres ke-12 GP Ansor di Wisma Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, pada 28 Juni-2 Juli 2000. Dalam sambutan sebelum pelaksanaan kongres, Ketua Umum PBNU yang baru terpilih menggantikan Gus Dur, KH Hasyim Muzadi menyampaikan tiga pesan berkaitan dengan kongres Ansor itu, yaitu agar Ansor melakukan konsolidasi organisasi yang harus sejalan dengan PBNU, para kandidat hendaknya menghormati mekanisme dan aturan pemilihan, serta mengkaji posisi Ansor di dalam tubuh NU dan di masyarakat. Terkait dengan hal yang terakhir ini, PBNU merasakan adanya kelemahan organisasi NU dalam menjalankan sistem koordinasi yang baik. Itulah titik lemah keluarga besar NU yang dirasakan oleh PBNU. Maka dalam kongres itu Ansor diminta untuk turut memikirkan pola, mekanisme, serta model koordinasi di dalam keluarga besar NU.
Sementara itu, Syaifullah Yusuf, pejabat sementara Ketua Umum GP Ansor, mengatakan, selain meneguhkan kembali peran kemasyarakatannya, dalam kongres itu Ansor juga akan membahas masalah internal yang terkait dengan kehidupan publik. Diantaranya soal penataan Barisan Serba Guna (Banser) yang menjadi sorotan publik. Hal senada juga diutarakan oleh Ahmad Bagja, salah seorang ketua PBNU yang mengatakan perlunya dikaji mengenai arah dan tindakan Banser. Selain itu, perlu ditata peranannya di dalam masyarakat sehingga mengurangi penampilan yang punya nuansa kekuasaan.
Kongres ke 12 GP Ansor yang diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali mulai berlangsung pada 28 Juni, meskipun pembukaan kongres secara resmi baru dilakukan pada 29 Juni oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Pada hari pertama, kongres mendengarkan Ta'aruf Dewan Pe-nasihat dan PP GP Ansor 1995-2000. Lalu dilanjutkan dengan mendengar laporan pertanggungjawaban PP GP Ansor Periode 1995-2000 yang disampaikan Pejabat Ketua Umum H Syaifullah Yusuf. Syaifullah menjadi pejabat ketua umum, karena ketua umum terpilih dalam Kongres XI GP Ansor di Palembang, Iqbal Assegaf, meninggal dunia. Selain diikuti 1.870 peserta yang datang dari 335 cabang, menurut panitia, Kongres GP Ansor ini diikuti oleh para penggembira serta utusan dari luar negeri.
Dalam kongres ke-12 ini ada beberapa nama kandidat yang telah beredar dalam bursa pemilihan calon ketua, antara lain Chatibul Umam Wiranu (Ketua PB PMII), Dr Fathoni Rodhi, Syaefullah Maksum (salah satu Ketua GP Ansor), dan Syaifullah Yusuf (Pjs Ketua Umum GP Ansor). Sebagai bentuk persaingan wacana sebelum kongres, mulai beredar kabar bahwa warga Ansor memounyai aspirasi kuat agar calon Ketua Umum berasal dari PMII atau PKB. Tentu saja kabar ini melemahkan Syaifullah yang tidak berasa; dari PMII dan saat itu menjabat sebagai fungsionaris PDI Perjuangan.
Sementara itu Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan menyatakan NU tidak melakukan intervensi terhadap Ansor. Ini dikarenakan Ansor merupakan badan otonom dengan independensi terbatas yang pada masalah-masalah ideologis tetap mengacu pada NU. Sedangkan mengenai strategi dan taktis sebagai badan independen ditetapkan lewat kongres. Soal kepemimpinan GP Ansor dari kader partai, menurut Hasyim Muzadi, tergantung ketentuan AD/ART GP Ansor. Apakah ada pemisahan atau perangkapan, semuanya terserah keputusan kongres Ansor, NU tidak akan turut campur.
Akhirnya Kongres ke-12 GP Ansor menetapkan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2000-2005 secara aklamasi. Mulanya dalam penjaringan awal, secara mengejutkan Saiful mendaoatkan 300 suara dukungan dari total 306 suara. Dengan perolehan itu Kongres langsung memutuskan secara aklamasi Saiful sebagai ketua umum GP Ansor, setelah sebelumnya selama setahun menjalankan pejabat ketua umum menggantikan almarhum Iqbal. Perolehan dukungan mutlak itu menurut kabar yang beredar dalam arena kongres, karena posisi strategis Saiful yang dianggap sebagai jembatan penghubung antara dua ekuatan besar PKB dan PDI Perjuangan, antara Gus Dur dan Megawati, yang saat itu sedang memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Membela Gus Dur?
Gus Dur adalah ikon besar politik NU. Dengan terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI melalui sebuah manuver politik cerdik, semakin memantapkan posisi ikon itu dalam benak warga NU dan Ansor. Kemenangan itu bagi warga NU adalah sebuah jawaban dari pengorbanan politik mereka selama ini, selain juga sebagai bentuk cita politik tertinggi mereka yang mungkin susah terulang lagi dalam sejarah kekuasaan di Indonesia. Maka Gus Dur harus dipertahankan sebagai Presiden RI, Gus Dur harus dibela. Itulah gambaran politik yang juga ditunjukkan oleh NU dan Banser Ansor dalam periode kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang relative singkat.
Sebagai Presiden RI yang muncul dari kalangan santri tradisional, Abdurrahman Wahid memberikan nuansa baru bagi dunia kekuasaan formal di Indonesia. Sebagai sosok yang eksentrik Presiden Wahid terus memberikan suasana segar dalam pemerintahan Indonesia, beberapa kejeniusannya semakin terekspose dengan terang, seterang kritikan yang juga sampai kepadanya karena dianggap gegabah dalam melontarkan pernyataan publik. Presiden Wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan yang tak pernah dicapai sebelumnya, meski pemerintahan itu terus diwarnai konflik antar etnis yang terus berlanjut di Maluku. Tapi sayang melalui berbagai tuduhan keterlibatan dalam suatu skandal korupsi yang dilakukan orang-orang sekitarnya, akhirnya mengimbas pada nasib kedudukannya sebagai Presiden. Sepanjang tahun 2000 semakin terang jika poros (tengah) Islam di parlemen, yang sebelumnya mendukungnya menghadapi Megawati, tak lagi menginginkan kepemimpinan Wahid berlanjut.
Dalam konteks politik itulah, NU dan Ansor tergerak untuk melakukan gerakan mendukung Presiden Abdurrahman Wahid. Menjelang Sidang Tahunan MPR, 7-18 Agustus 2000 merebaklah kabar bahwa banser Ansor dari seluruh wilayah di Indonesia, terutama Jawa, akan bergerak menuju Jakarta. Menghadapi rencana itu Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta agar Pengurus Wilayah (PW) Ansor di seluruh propinsi membatalkan rencana pengerahan massa Barisan Serba Guna (Banser) ke Jakarta itu. PP Ansor menghimbau sebaiknya semua bentuk aspirasi rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada anggota MPR yang akan melakukan sidang dan pengamanan sidang sepenuhnya diserahkan kepada aparat keamanan.
Banser pada masa pemerintahan Gus Dur adalah barisan yang paling ekspresif dan secara blak-blakkan mendukung Gus Dur mati-matian. Dalam kondisi tertentu, beberapa pimpinan Ansor berusaha menggunakan potensi loyalitas dan massifnya kekuatan Banser Ansor untuk menyatakan dukungannya terhadap Presiden. Maka untuk mengantisipasi munculnya kerusuhan dan tindak kekerasan dari kemauan para anggotanya yang sedemikian ekspresif itu, PP GP Ansor sangat berhati-hati dalam bersikap. Ketua Umum GP Ansor Syaifullah Yusuf pada suatu kesempatan mengatakan:
“Pengerahan massa belum perlu karena hal itu dapat ditunggangi pihak lain untuk kepentingan lain. Kami berharap anggota MPR bisa berpikir arif dan bersikap sebagai negarawan, dengan tetap meneguhkan kepemimpinan Indonesia kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri."
Beberapa langkah moderat terus ditempuh Ansor, demi menghindari kondisi politik Indonesia yang terus memanas dan semakin melemahkan pemerintahan Abdurrahman Wahid. Berbagai komunikasi politik lintas sektoral terus dilakukan oleh Ansor yang terus berupaya merapatkan barisan bersama PP Pemuda Muhammadiyah, Fatayat NU, Nasyiatul Aisyiah, dan komponen lainnya. Dalam suatu siaran pers bersama pada akhir Agustus 2000, mereka mengajak semua elemen bangsa untuk tetap memelihara rasa saling mempercayai, saling menghargai, serta saling mendukung guna menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan kehidupan beragama, serta bermasyarakat yang lebih demokratis dan bermartabat.
Dalam kesempatan itu seorang tokoh pemuda Muhammadiyah mengatakan bahwa dibangunnya persaudaraan umat antara Pemuda Muhammadiyah dan NU, akan semakin memperkecil kemungkinan terjadinya perpecahan bangsa. Umat pun semakin terlindung dari berbagai kepentingan politik sempit. Tokoh itu menjelaskan di masa lalu, persaudaraan umat Muhammadiyah dan NU juga sempat dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik. Muhammadiyah dan NU sering kali ditempatkan dalam posisi yang saling berhadapan. Padahal, sesungguhnya, wacana yang dibangun di Muhammadiyah dan di NU adalah sama. Basis keagamaan Muhammadiyah dan NU, dalam arti aqidah juga sama. Demikian juga dengan basis sosialnya.
Menurutnya belajar dari hal tersebut, di masa yang akan datang seluruh umat akan terus disadarkan untuk tidak mencampuradukkan kepentingan politik dan kepentingan organisasi atau umat. Umat bisa saja diikutkan berpartisipasi dalam politik, tetapi jangan dijadikan bagian dari kepentingan politik. Umat sendiri harus semakin menyadari bahwa Muhammadiyah itu bukan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun bukan bukan NU. Demikianlah ungkapan yang bermaksud meredakan panasnya hubungan NU dan Muhammadiyah itu disampaikan, mengingat memanasnya hubungan Presiden RI, Abdurrahman Wahid dengan Amien Rais, Ketua MPR saat itu.
Menanggapi pembelan yang dilakukan oleh warga NU dan Ansor terhadap dirinya, Gus Dur sendiri menolak cara-cara dukungan massif yang akan dilakukan oleh Banser. Menurutnya cara memberikan dukungan politik dengan menurunkan massa dalam jumlah banyak ke Jakarta, justru akan membuat bingung masyarakat. Karena itu ia mengimbau agar pengerahan massa seperti itu tidak dilakukan. Dalam suatu kesempatan di hadapan puluhan ribu umat Islam dan warga Blitar, di pendopo Kabupaten Blitar, Januari 2000, Gus Dur mengatakan:
"Pengerahan massa itu salah satu bentuk semangat tradisionalisme yang kelewatan. Contohnya ya seperti Banser (Barisan Serbaguna GP Ansor-Red) itu, kok malah mau mengirim massa ke Jakarta."
Selain itu dalam kesempatan lainnya Gus Dur juga menyatakan bahwa ia telah mengimbau Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Saifullah Yusuf untuk menahan massa Banser supaya tak datang ke Jakarta. Ia mengatakan:
"Saya bilang ke Saifullah, 'Ful, nek isa (Banser Red) ora usah teka. Ditahan wae sak isa-isane (Ful, kalau bisa tidak usah datang. Ditahan saja sebisa-bisanya)
Namun demikian semua himbauan itu seperti tidak membawa hasil apa-apa, melihat kondisi politik yang semakin tidak menguntungkan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, kemarahan warga NU merebak di wilayah-wilayah basis NU, terutama Jawa Timur. Ribuan massa di wilayah itu bergerak untuk mendemonstrasi gedung-gedung DPRD dan menyegel beberapa kantor partai Golkar. Tindakan massa yang mulai mengarah kepada anarkisme itu akhirnya membuat Presiden secara khusus mengirimkan Menteri Pertahanan, Mahfudz MD, ke wilayah Jawa Timur guna menenangkan suasana.
Dalam suasana memanas itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Ketua Pengurus Banser NU, mengimbau seluruh anggota jajaran GP Ansor bersama Banser-nya di seluruh Indonesia agar tidak bertindak gegabah dan emosional dalam menyikapi perkembangan politik di Tanah Air. Terutama, setelah DPR melayangkan memorandum kepada Presiden Abdurrahman Wahid dan munculnya desakan kuat agar Presiden segera mengundurkan diri. Syaifullah Yusuf dan Ahmad Ni'am Salim tegas menyerukan agar seluruh anggota jajaran GP Ansor beserta Banser-nya di mana pun berada bersedia menahan diri, bertindak proporsional, dan tidak mengambil langkah destruktif dalam aksi demonya. Seruan moral ini harus disampaikan, guna menyikapi aksi-aksi demo massa pro Presiden Abdurrahman Wahid di wilayah Jawa Timur yang telah melahirkan ekses negatif dalam hal ketertiban umum.
Dalam perkembangan selanjutnya, ketika aksi membela Gus Dur semakin menjadi-jadi di kalangan NU dan Ansor sendiri telah terjadi semacam kegamangan tentang bagaimana sejauhn mana mereka akan bertindak dalam membela Gus Dur. Suatu peristiwa menarik digambarkan oleh Kompas denga artikel berita sebagai berikut:
“Dalam perjalanan Surabaya-Malang, penyanyi Franky Sahilatua tak henti-hentinya tersenyum. Ia terus-menerus mengolok-olok Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Syaifullah Yusuf yang duduk di sebelah Ketua GP Ansor Jawa Timur Mohammad Rofiq, yang mengemudikan Toyota Kijang. "Wah, ini gambaran tepat di Ansor. Sopir ingin terus menginjak pedal gas, sedangkan penumpang ingin selamat dan sekarang mau sopir menginjak rem," ujar Franky disambut derai tawa penumpang lainnya. Apa yang diungkap Franky adalah cermin beda pandangan dan sikap antara Syaifullah dan Rofiq. Syaifullah berterus terang tidak ingin ada anggota GP Ansor dan Banser ikut-ikutan dalam Front Pembela Kebenaran (FPK), yang sampai hari-hari terakhir kemarin telah mendaftar lebih dari 70.000 relawan berani mati untuk mendukung Presiden Abdurrahman Wahid. Rofiq tidak bisa berbuat lain kecuali menyetujui permintaan teman-temannya di Jawa Timur untuk mendukung sepenuhnya gerakan FPK."Saya takut remnya nanti blong. Bagaimana jadinya? Saya tak bisa membayangkan," ujar Franky sambil menggelengkan kepala. Rofiq dan Syaifullah menanggapi Franky dengan senyum, sesekali dengantawa. Tiba-tiba Rofiq memperdengarkan mars FPK yang mirip dengan mars TNI. "Kalau bisa saya bawa satu. Biar saya juga bisa," ujar Franky. "Masak penyanyi terkenal masih ingin belajar lagu-lagu seperti ini," ujar Adhie Massardi, juru bicara kepresidenan yang duduk di barisan bangku tengah. Perjalanan Surabaya-Malang yang hampir dua jam itu terus dipenuhi gelak tawa. Meski berbeda pandangan, kedua pemimpin pemuda di lingkungan NU ini tidak memperlihatkan sikap rikuh, apalagi bermusuhan."Biasa saja, sesekali kita memang harus berbeda," kata Rofiq.”
Pada rapat koordinasi GP Ansor di Jakarta 24-25 Apri 2001 tidak satu pun pengurus Ansor Jawa Timur yang hadir. Absennya Ansor Jawa Timur diduga terkait dengan hasil rapat koordinasi nasional sebelumnya, yang tegas tidak menginginkan warga Ansor dan Banser terlibat dalam FPK atau Pasukan Berani Mati (PBM) yang akan hadir ke Jakarta. Perbedaan pandangan pengurus pusat dan Jawa Timur dalam menyikapi kondisi politik tidaklah mengejutkan. Ketua Umum GP Ansor, yang juga anggota DPR dari PDI Perjuangan, punya kedekatan baik dengan Presiden Abdurrahman Wahid maupun Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Dalam posisi itu, Saiful, sebagai jembatan antara keduanya tentu harus berhati-hati dalam menyikap hubungan antara kedua tokoh itu, yang dikabarkan juga mulai retak.
Melihat apa yang terjadi saat itu, warga NU mungkin merasa sangat terpukul melihat perlakuan para elite politik terhadap Abdurrahman Wahid. Bagi mereka, perbedaan pandangan dan pendapat Abdurrahman Wahid dengan sebagian besar anggota DPR bukan lagi dalam wacana demokrasi, tetapi sudah mengarah pada hinaan, cercaan, fitnah, dan pengkhianatan. Oleh karena itu beberapa orang ulama, seperti KH Abdullah Abbas, pengasuh Pesantren Buntet, Cirebon, misalnya mengatakan bahwa para tindakan para penentang Presiden Wahid adalah masuk kategori bughot, makar. KH Subadar dari Pasuruan, KH Sidqi Mudhar dari Pamekasan, dan beberapa ulama NU lainnya juga mengatakan hal yang serupa. Sementara itu PBNU tidak serta menyatakan nada keras yang serupa, PBNU hanya menyatakan bahwa sikap NU jelas, Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri harus dipertahankan sampai 2004. Kegamangan ulama menyikapi situasi politik menimbulkan sikap pro-kontra di tengah masyarakat. Ada yang berkata ulama tidak lagi rasional dalam memberikan dukungan kepada Presiden Wahid, sementara warga NU menganggap dukungan PB NU terhadap Presiden yang mereka cintai itu hanya setengah-setengah.
Banser Ansor Banser NU
Seperti disinggung sebelumnya Banser Ansor adalah elemen terdepan NU dalam membela tujuan jam’iyyah NU atau kepemimpinan para tokoh dan ulama NU, seperti Gus Dur misalnya. Selama ini kalangan awam melihat bahwa Ansor identik dengan Banser yang mereka miliki, dan Banser selalu identik dengan NU. Dimana ada perhelatan NU, maka disitulah tampak Banser berdiri mengamankan dan mengawal jalannya perheletan tesebut. Sebetulnya Banser itu sendiri baru didirikan tahun 1967, berbarengan dengan Kongres ke-7 GP Ansor di Jakarta. Pada saat didirikan itu, Banser dibebani dua tugas utama. Pertama, mengamalkan dan mengamankan ideologi gerakan serta mempertahankan dan menyelamatkan segala hasil perjuangan yang telah dicapai. Kedua, serta melaksanakan program perjuangan gerakan dan membantu pelaksanaan program pemerintah.
Meski terbilang mati-matian membela Orde Baru, sama seperti NU, Banser pun tak memetik banyak hasil. Seiring dengan pengebirian partai politik, pamor Banser juga mulai meredup. Sebagian besar warga NU yang dulunya anggota Banser menggantungkan baju seragamnya. Pada dua dekade sejak pertengahan 1970-an, jarang terlihat warga NU memakai atribut, apalagi seragam Banser. Hanya cerita kepahlawanan penuh romantisme yang tetap tersebar dari mulut ke mulut. Ketika Muktamar Situbondo memutuskan kembali ke Khitah 1926, secara pelan tetapi pasti membuat Banser menggeliat. Karena sudah terlalu lama terhenti, Banser kala itu masih belum menemukan jati diri yang tepat di tengah pergumulan politik militeristik yang pernah mereka alami sebelumnya. Hingga saat ini ternyata Banser masih larut dengan suasana politik yang militeristik. Penampilan mereka pun cenderung mirip tentara yang keras, kasar, terkadang maunya sendiri. (Kompas, Senin, 24 April 2000)
Pada suatu saat terkait dengan demiliterisme sipil, Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi pernah diminta untuk mengganti seragam Banser Ansor. Soalnya seragam Banser mirip tentara. Baju loreng lengkap dengan kopel, baret hitam seperti milik kavaleri, dan sepatu lars. Ada juga yang berseragam hitam dikombinasi loreng. Dengan serius tapi beraroma guyon Hasyim menjawab bahwa ternyata merealisasi permintaan itu tidak mudah "Soalnya seragam Banser itu mereka beli sendiri-sendiri. Malah ada yang kreditnya belum lunas," katanya di tengah peserta apel nasional Banser di lapangan Makodam V/Brawijaya, April 2000.
Dalam kesempatan itu Hasyim Muzadi yang pernah menjadi Ketua GP Ansor Jawa Timur ini mengaku, ada sikap Banser yang kurang tepat pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid berkuasa. Karena yang menjadi presiden dari NU, seolah-olah Banser juga ikut berkuasa. Bahkan menurut Hasyim dengan lugu seorang anggota Banser bertanya kepadanya jika NU yang berkuasa, apa Banser bisa menjadi Koramil? Kemudian Hasyim dengan bercanda mengomentari “Banser itu gagah-gagah, tetapi beli rokoknya eceran." Demikian kiranya gambaran umum dari Banser, meski terkesan guyon, tapi ungkapan Hasyim itu cukup bisa menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi sosial warga Banser Ansor saat itu dan mungkin masih berlaku hingga saat ini.
Ada satu insiden serius yang pernah dilakukan Banser Ansor Jawa Timur ketika mereka melakukan aksi demo ke ruang redaksi Jawa Pos pada Mei 2000. Aksi massa itu dilakukan untuk memprotes berita di halaman tiga Jawa Pos terbitan Sabtu 6 Mei 2000 yang mereka nilai menyudutkan pimpinan NU. Aksi demonstrasi itu akhirnya menyebabkan Jawa Pos tidak bisa terbit keesokan harinya, karena sudah terlalu malam untuk memulai proses produksi. Menurut berita media, massa Banser datang pukul 14.30 dan kemudian pukul 19.45 WIB puluhan orang merangsek ke ruang redaksi dan memaksa karyawan Jawa Pos berhenti bekerja. Akhirnya Jawa Pos mengakui kesalahan mereka dan bersedia meminta maaf secara terbuka, karena telah memuat informasi yang keliru tentang pimpinan NU. Serangkaian islah pun kemudian dilakukan antara Ansor, NU dengan Jawa Pos, meskipun berbagai kecaman terlanjur terlontar untuk Banser yang dianggap belum siap menerima demokrasi sebagai bagian dari kehidupan bangsa Indonesia atau dianggap arogan dalam menyampaikan pendapat. Itulah fenomena Banser Ansor pada masa lalu. Sebagai salah satu asset penting NU dan Ansor, Banser harus terus mendapatkan perhatian yang serius hingga dapat berkembang sebagai potensi yang semakin bermanfaat, tidak saja untuk NU dan Ansor tapi juga untuk bangsa dan negara.
Larut berpolitik
Dukung mendukung terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid akhirnya usai pada Juli 2001. Ketika Presiden Wahid berupaya membekukan DPR dan membubarkan partai Golkar melalui suatu dekrit. Sayangnya dekrit itu tidak mendapatkan tanggapan, dan MPR terus melaksanakan Sidang Istimewa yang memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Bagaimana dengan Ansor? Rupanya, terhentinya langkah Gus Dur sebagai pimpinan nasional tak menyurutkan langkah Ansor terus berkiprah dalam politik. Bahkan cenderung larut dalam politik dukung-mendukung dan tawar-menawar yang dilakukan oleh para pemimpinnya yang beberapa diantaranya telah mendapatkan posisi strategis dalam dunia politik Indonesia.
Sebelum Megawati ditetapkan sebagai presiden menggantikan Presiden Wahid dalam Sidang Istimewa, Juli 2001, wacana presiden perempuan telah mendapatkan perhatian dari Ansor. Salah satu ketua Ansor Munawar Fuad Nuh di hadapan 300-an massa Ansor dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Dasar GP Ansor II dan Pendidikan Latihan Dasar Banser II di Batam, pada 21 Juni menyatakan bahwa GP Ansor tak mempermasalahkan perempuan ataupun sipil maupun militer menjadi presiden. Sepanjang prosesnya ditempuh secara konstitusional dan mendapat dukungan aspirasi rakyat, Ansor akan memberi dukungan. Ansor justru memprihatinkan sikap pemimpin yang suka menciptakan konflik yang hanya membingungkan dan meresahkan masyarakat, bahkan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Siapa pun pemimpin nasional di masa mendatang, Ansor tetap committed mendukungnya. Bahkan akan menempatkan diri sebagai kekuatan moral politik," begitulah yang diucapkan oleh Munawar Fuad, seolah telah membaca pergantian kepemimpinan yang akan segera terjadi. Menurut Munawar, garis kebijakan politik Ansor tetap memberi ruang kebebasan kepada anggotanya untuk menentukan pilihan politiknya. Ia menambahkan “Ansor tidak pernah memandang warna atau baju politik anggotanya untuk berkiprah di kancah politik nasional. Sebab, Ansor sudah terbiasa hidup dalam keragaman dan kemajemukan. Ada orang-orang Orde Baru, PPP, PKB, bahkan Ketua Umum Ansor sekarang ini dari PDI Perjuangan".
Saifullah Yusuf , Ketua umum GP Ansor akhirnya keluar dari PDI Perjuangan dan dalam suatu muktamar luar biasa PKB di Yogyakarta (Januari, 2002) ia berhasil menduduki posisi Sekjen partai, meski beberapa kalangan NU di PKB merasa bingung dalam menerima kemenakan Gus Dur itu. Posisi baru itu memaksa Saifullah merangkap jabatan sebagai Sekjen DPP PKB sekaligus Ketua Umum GP Ansor. Suatu jabatan rangkap yang dilarang dalam aturan organisasi di lingkungan NU. Maka dalam Konferensi Besar (Konbes) Gerakan Pemuda (GP) Ansor ke-14, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, pada April 2002 dibahas soal rangkap jabatan sang ketua, selain juga muncul usulan pembentukan partai baru di luar PKB. Sedikitnya tujuh wilayah tegas-tegas menginginkan pendirian partai politik yang seluruh personelnya berasal dari GP Ansor. Ketua Pengurus Wilayah (PW) GP Ansor Sulawesi Tengah Latopada menegaskan, keinginannya membentuk partai dilandasi pemikiran bahwa ada ketidakpuasan di tingkat akar rumput terhadap PKB dan sikap politik Nahdlatul Ulama (NU). Lebih tegas lagi, Ketua PW GP Ansor Sulsel Mochtar Syarkowi mengatakan, keluarga besar NU segera memikirkan tentang penyiapan kadernya untuk membentuk partai baru dan calon pimpinan nasional. Menanggapi wacana pembentukan partai, Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf mengatakan, hal itu hanya sebagai kritik terhadap PKB dan NU, sekaligus menunjukkan kegelisahan warga Ansor akan masa depan politik menjelang pemilu.
Sementara itu dalam hal rangkap jabatan, Konbes akhirnya memberi kewenangan kepada Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk menjalankan tugas dan kewenangan Ketua Umum. Namun, Konbes tidak menentukan kapan penunjukan harus dilakukan. Hampir semua wilayah tetap menginginkan Saifullah Yusuf menjabat Ketua Umum GP Ansor meskipun pasca muktamar PKB Yogyakarta telah ditunjuk sebagai Sekjen DPP PKB. Ada sekitar 12 wilayah yang menyatakan dukungan rangkap jabatan itu. Ketua PW Ansor Bengkulu Khairuddin Wahid menambahkan, PBNU sendiri tidak mempunyai mekanisme yang jelas mengatasi persoalan rangkap jabatan. Selain itu Konbes juga merekomendasikan Kongres GP Ansor secepat-cepatnya dilaksanakan tahun 2003. Keputusan ini diambil mengingat pelaksanaan kongres membutuhkan persiapan yang matang menyangkut dana dan materi, agar tidak terjebak pada masalah figur kandidat ketua umum semata.
Dalam rentang 2002 hingga 2004 terjadilah perselisihan dalam tubuh PKB antara Sekjen dengan pimpinan Dewan Syura, antara dua matahari PKB Saiful dan Gus Dur, yang menyebabkan terancamnya Saiful dari posisi Sekjen PKB. Perbedaan pendapat kerap terjadi antara dua tokoh yang selama ini dikenal dekat itu, bahkan puncaknya Dewan Syura membentuk tim tiga yang diperintahkan untuk meneliti kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Saiful sebagai sekjen partai. Terlepas dari perselisihan itu, menjelang pemilu 2004 Ansor kembali terpecah terkait kepada siapa dukungan Ansor akan diberikan? Pada saat itu ketua PBNU Hasyim Muzadi berpasangan dengan Megawati Soekanoputri dalam Pilpres 2004. Ada beberapa pengurus teras Ansor yang menginginkan dukungan kepada Mega-Hasyim, sementara yang lainnya menyatakan netral tidak berpihak kepada siapa pun, atau menyatakan dukungan kepada Solahuddin Wahid, salah satu ketua PBNU yang juga didapuk oleh Golkar untuk mendampingi Wiranto sebagai cawapres.
Absennya dukungan Ansor terhadap Hasyim terlihat ketika pada awal Mei 2004, GP Ansor meminta Ketua PBNU Hasyim Muzadi menolak dijadikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Megawati. Kalaupun memilih mendampingi Megawati, Hasyim harus mundur dari PBNU. Wakil Sekretaris Jenderal GP Ansor Maskut Candranegara di Jakarta mengatakan, Hasyim sebagai Ketua Umum PBNU telah bertindak terlalu jauh dalam perebutan kekuasaan. Ia menyatakan tindakan Hasyim disandingkan dengan Megawati tidak sesuai Khittah NU 1926 yang menyebut NU sebagai organisasi keagamaan, sosial, dan pendidikan. Menurut Maskut, keterlibatan Hasyim dalam perebutan kekuasaan berbahaya bagi masa depan NU karena menyeret NU dalam politik praktis. Tapi, dengan argumentasi berbeda, Maskut mendukung SolahuddinWahid, yang juga Ketua PBNU, dicalonkan sebagai cawapres berdampingan dengan Wiranto.
Menimpali pernyataan wakil Sekjen itu, Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ansor M Syukur Sabang dalam suatu siaran pers di kantor pusat GP Ansor Jakarta meminta warga GP Ansor-badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama- agar tidak terjebak kegiatan politik praktis dengan mendukung atau menegasi dua tokoh Pengurus Besar NU yang maju sebagai calon wakil presiden, yakni KH Hasyim Muzadi dan KH Solahuddin Wahid. Syukur mengatakan "Perlu kehati-hatian dari komunitas NU khususnya badan otonom, terutama GP Ansor, supaya tidak terjebak dalam permainan politik praktis seperti ini." Melalui siaran pers itu GP Ansor juga meluruskan pernyataan Wakil Sekjen GP Ansor Maskut Candranegara yang meminta Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mundur jika menjadi calon wapres Megawati Soekarnoputri. Namun, di lain pihak, Maskut mendukung Ketua PBNU Salahuddin Wahid untuk berdampingan dengan Jenderal (Purn) Wiranto. "Saya menilai pernyataan dari salah seorang pimpinan Ansor tersebut adalah sikap yang tidak berakhlak. Ini akan menghancurkan sendi-sendi kultural dan bangunan komunitas NU," kata Syukur.
Begitulah pemilu 2004. Ansor semakin larut dalam pertarungan politik. Silang pendapat antar pengurus teras PP GP Ansor sudah menjadi hal yang biasa. Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor Maskut Candranegara kemudian tetap meneruskan pernyataannya kepada pers dengan menyatakan desakan agar Muktamar Nahdlatul Ulama dipercepat sebenarnya untuk mencari figur penjaga moral bangsa, terutama bagi warga NU. Ketua umum PBNU yang dipilih lewat Muktamar NU itulah nantinya diharapkan menjadi figur yang netral dan dapat didengar oleh sekitar 40 juta warga NU. Dalam kesempatan itu, Maskut juga menyatakan, GP Ansor mendesak agar Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) dipercepat sebelum pemilihan presiden putaran kedua, 20 September 2004. Padahal rencananya, PBNU akan menggelar Muktamar NU pada akhir November 2004. Untuk ini Maskut mengatakan "Saya kira desakan agar Muktamar NU dipercepat bukan hanya datang dari GP Ansor saja, tetapi juga ada beberapa pihak yang ingin muktamar dipercepat dan saya yakin desakan ini tidak bernuansa politis. Kami hanya ingin NU mempunyai figur yang dapat didengar."
Sebelumnya, Komite Bersama Warga Nahdlatul Ulama Penyelamat Khittah di Yogyakarta mendesak para kiai untuk menyatakan NU dalam kondisi darurat dan mempercepat muktamar. Maskut mengatakan, dalam eskalasi politik yang cepat berubah memang tidak efektif kalau sebuah lembaga besar seperti NU dipimpin pejabat sementara yang tidak dapat mengambil sebuah kebijakan. Apalagi, setelah Hasyim Muzadi dinonaktifkan dari PBNU dan menjadi calon wakil presiden dari PDI-P, beberapa pengurus dalam PBNU juga ikut non-aktif karena menjadi tim suksesnya.
Untuk menyudahi polemik yang terjadi akhirnya Saifullah Yusuf, Ketua Umum GP Ansor angkat bicara dalam surat pembaca Kompas ia menuliskan:
“Sehubungan dengan tulisan di Kompas edisi Kamis (15/7) halaman 8 berjudul "Konflik Elite dan Pecahnya Suara NU", terdapat beberapa penggal kalimat yang boleh jadi akan memunculkan banyak tafsir. Oleh sebab itu, kami perlu memberikan keterangan tambahan agar tulisan itu tidak melahirkan kesan kurang tepat soal posisi Gerakan Pemuda (GP) Ansor, khususnya seputar posisi penulis, dalam konteks tulisan yang berkaitan dengan perkembangan politik terakhir ini. Sejauh ini posisi GP Ansor- sebagai salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU)- tidak berubah dan tetap berada dalam bingkai qarar (ketetapan) yang telah digariskan oleh Pengurus Besar (PB) NU serta sesuai dengan Khittah 1926.”
“Dalam perkembangan politik mutakhir, qarar ini telah pula di-takhshish dan di-ta’kiidkan melalui taushiyah Rois Aam Syuriyah PBNU KH MA Sahal Mahfudh yangdibacakan di Rembang beberapa hari lalu. Oleh sebab itu, sebagaimana organisasi induknya, GP Ansor hanya sebatas bisa menitipkan aspirasi politiknya melalui partai politik yang ada.”
“Tetapi kalau dalam peraturan politik mutakhir, khususnya dalam konteks pemilu presiden, ternyata ada kader GP Ansor yang ikut terlibat pada beberapa kutub pasangan capres- cawapres, maka itu semata-mata atas nama pribadi dan sama sekali tidak berada dalam pengaruh, apalagi menjadi sikap jam’iyah yang diambil GP Ansor. Sementara menyangkut tulisan yang menjelaskan bahwa Ketua Umum Pengurus Pusat GP Ansor bersimpati kepada capres tertentu, itu tak lebih dari sekadar tafsir bebas sang penulis (Mohammad Bakir). Sebagai fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kami juga tetap berpegang teguh atas hasil rapat pleno partai yang mengusung nama Wiranto-Salahuddin Wahid.”
H Saifullah Yusuf
Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor
Setelah 73 Tahun
Adanya dua figur NU yang berkompetisi dalam pilpres 2004, telah semakin menyulitkan posisi pasangan Mega-Hasyim dalam meraup dukungan warga NU. Mau tak mau dukungan bulat warga NU sebagaimana mereka harapkan menjadi terpecah, satu untuk Hasyim, satu yang lain untuk Solahuddin. Maka siapakah yang diuntungkan dari posisi itu? sejarah telah mencatat, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) yang akhirnya keluar sebagai pemenang pilpres 2004. Dan agaknya melihat konsesi yang diterima oleh ketua umum GP Ansor dalam kabinet yang disusun oleh SBY-JK, menjadi terang untuk siapa dukungan Ansor diarahkan oleh sang ketua, setidaknya pada putaran kedua pilpres. Dalam kabinet yang disusun oleh SBY-JK, Saifullah Yusuf dipilih sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai unsur PKB dalam kabinet. Jabatan ini nantinya memperpanjang deretan perselisihan Saiful dengan Gus Dur yang kemudian memecatnya dari Sekjen PKB bersama Alwi Sihab sebagai ketua partai. Keduanya dianggap secara tidak etis menerima jabatan menteri kabinet tanpa melalui mekanisme partai.
Memasuki tahun 2005, tibalah Ansor untuk kembali berkongres. Kongres ke-13 GP Ansor ini tidak banyak mendapat liputan media massa. Mungkin berita perselisihan dalam tubuh PKB lebih menarik daripada berita GP Ansor. Dengan demikian, bagi media atau public luas GP Ansor boleh jadi sudah tak berarti apa-apa lagi sehingga tak perlu diperhatikan kiprah dan langkahnya. Dalam kongres yang berlangsung pada 1 – 3 April 2005 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta itu Saifullah Yusuf yang menjabat sebagai menteri kabinet masih mendominasi persaingan dalam arena kongres. Bahkan cenderung menguat dan terkalahkan lagi kedudukannya. Buktinya, dalam Kongres ke -13 GP Ansor itu Saifullah terpilih secara aklamasi oleh 397 cabang dan 30 wilayah, meskipun penetapan aklamasi itu sempat mendapatkan tentangan dari beberapa peserta kongres. Kericuhan sempat mewarnai kongres yang dianggap berjalan dengan tidak demokratis, karena terkesan memaksakan Saiful untuk memimpin kembali GP Ansor. Isu politik uang pun juga dituduhkan kepada kubu Saiful oleh kubu kandidat lainnya yang tidak puas atas jalannya kongres.
Pada saat itu banyak yang menganggap bahwa Kongres ke 13 GP Ansor adalah kongres yang terburuk dalam sejarah kongres GP Ansor. Merebaknya isu politik uang, nyaris terjadinya bentrokan fisik antar peserta, serta diadakannya forum tandingan di luar kongres dianggap telah menunjukkan bagaimana kualitas kongres tersebut diadakan. Saifullah Yusuf sendiri dalam keterangan persnya menyatakan bahwa ia dapat mengerti apa yang dirasakan oleh peserta kongres, namun ia menganggap bahwa tudingan politik uang tidak benar adanya dan kongres telah berjalan sesuai prosedur. Ia juga mengetahui ketidak puasan itu juga bermuara pada keengganan sebagian pengurus GP Ansor untuk menerima Saiful sebagai ketua umum untuk kedua kalinya, karena ia telah menjabat sebagai menteri kabinet. Namun Saiful beralasan bahwa rangkap jabatan sebagai menteri tidak diatur ada dalam AD/ART GP Ansor, berbeda jika ia merangkap sebagai pengurus partai yang memang ada ketentuannya dalam AD /ART.
Dua tahun kemudian, pada saat GP Ansor merayakan harlahnya yang ke-73 pada April 2007, Saifullah Yusuf tidak lagi menduduki posisi menteri kabinet. Dalam rangkaian peringatan harlah GP Ansor ke-73 itu, GP Ansor mengisi harlah dengan pertandingan bulu tangkis persahabatan yang diikuti sejumlah pejabat, termasuk menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Dengan masing-masing memakai kaus bertuliskan "Badminton Kemesraan", dalam pertandingan pertama, pasangan Saifullah Yusuf dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono melawan pasangan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Setelah diselingi pertandingan yang diikuti pebulu tangkis nasional, turun ke lapangan pula pasangan Menteri Kehutanan MS Kaban dan mantan pebulu tangkis nasional, Icuk Sugiarto, melawan pasangan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault dengan anggota DPR dari Partai Demokrat, Adjie Massaid. Lalu hadir dalam acara itu antara lain musisi Franky Sahilatua dan artis Denada yang kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Kemesraan.
Dalam pesannya, Saifullah Yusuf mengatakan "Kami menggelar pertandingan bulu tangkis ini karena di gedung Pimpinan Pusat GP Ansor kebetulan ada lapangan bulu tangkisnya. Pertandingan ini dinamai badminton Kemesraan karena masalah bangsa ini hanya dapat diselesaikan jika ada kemesraan di antara kita semua". Pesan moral yang baik dan tepat dengan kondisi bangsa yang mulai tercabik-cabik dengan berbagai konflik dan kekerasan etnis dan agama, amuk massa karena pilkada merebak dimana-mana dan bahaya terorisme terus mengancam Indonesia. Dalam harlah itu Ansor kembali menegaskan bahwa komitmen kebangsaan menjadikan tujuan utama Ansor, yakni membangun bangsa dengan menjunjung tinggi keberagaman. Komitmen itu juga membuat Ansor tidak pernah berpikir akan menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Setelah kebangsaan, komitmen Ansor selanjutnya adalah keagamaan, keumatan, dan kepemudaan.
Dalam usianya ke-73 itu, GP Ansor semakin memantapkan diri sebagai organisasi pemuda terbesar di Indonesia. GP Ansor hadir di 33 provinsi dan 417 kabupaten/kota. Ansor mengorganisasi sekitar enam juta pemuda yang tercatat aktif di organisasi yang hadir sejak zaman pra-kemerdekaan ini. Anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini tersebar di sekitar 20.000 desa dan kelurahan, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Dari jumlah di atas, sekitar 350.000 hingga 400.000 merupakan kader inti GP Ansor yang diwadahi dalam Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Lalu apa yang sedang dilakukan oleh Ansor saat itu? Menurut Malik Haramain, GP Ansor sedang membangun kapasitas organisasi dan memperkuat konsolidasi internal. "Kami sekarang sedang mencoba mendata ulang anggota Ansor. Kami ingin mengefektifkan semua struktur dari tingkat pusat hingga ranting (desa/kelurahan)," begitulah yang dikatakan oleh Malik. Masih menurutnya pada masa kepemimpinan Saifil, kantor-kantor Ansor dibangun, jaringan baik di dalam organisasi maupun luar organisasi diperkuat.
Reformasi tak hanya menyentuh kalangan Ansor. Banser pun juga direformasi. Banser, yang semula dikenal dalam bidang pengamanan, kini mulai menyentuh kebutuhan masyarakat yang lebih nyata. Banser menambah satuan-satuan baru, yaitu Search and Rescue (SAR), Balakar (khusus membantu penanganan kebakaran), dan Medical Evakuasi. Pembentukan satuan-satuan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi saat ini, mengingat akhir-akhir ini kan banyak bencana alam dan sosial yang terjadi di Indonesia. Memasuki usianya yang ke-73, GP Ansor dan Banser ingin lebih mendekat ke masyarakat. Mereka ingin menjawab kebutuhan sosial dan menyumbangkan sesuatu di negeri yang kini sedang dilanda bencana ini.
Puncak peringatan harlah ke- 73 GP Ansor dilalukan pada Minggu malam, 20 Mei 2007, dihadiri sejumlah tokoh politik, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, serta sejumlah ulama. Ikut hadir, fungsionaris PDI-P Taufik Kiemas dan Sekjen PDI-P Pramono Anung, serta Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Sejumlah ulama, antara lain Ketua PB Nahdlatul Ulama Said Agil Siradj, KH Idris Marzuki, dan KH Mas Subadar, hadir dalam acara yang digelar di Kantor Pusat GP Ansor di Jalan Kramat, Jakarta, itu.
Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf memberikan sambutan pada hari lahir Ansor yang dirayakan bersamaan dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa pemerintah harus didukung agar bisa menjalankan programnya dengan sukses. Pasalnya, kesuksesan pemerintah akan berimplikasi positif pada rakyat dan kegagalan pemerintah akan membuat rakyat sengsara. Gerakan Pemuda Ansor akan mendukung pemerintah dengan melakukan gerakan kerakyatan.
Sumber:
Berita dan Atikel Kompas
beberapa Buku
0 komentar:
Post a Comment