Catatan Kongres Ansor ke 14: Dari SY kepada NW

Pengantar: Menanti SBY
Memasuki 2010 bursa pencalonan ketua umum GP Ansor secara informal telah dimulai. Beberapa nama tokoh muda NU mulai santer terdengar akan maju sebagai calon pemimpin Ansor menggantikan Saifullah Yusuf yang telah menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus salah satu Ketua Nahdlatul Ulama hasil Muktamar NU ke 32 di Makassar, Maret 2010. Dua nama kandidat pemimpin Ansor yang paling awal tersiar di media adalah salah satu ketua PP GP Ansor, Chatibul Umam Wiranu dan sekjen PP GP Ansor, Malik Haramain. Keduanya adalah politisi partai Demokrat dan PKB. Sebelumnya Chatibul Umam Wiranu adalah salah seorang veteran Ansor yang juga pernah meramaikan bursa pemilihan ketua umum pada Kongres GP Ansor ke-12 di Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu ia kalah dari Saifullah Yusuf.

Namun demikian, Kongres GP Ansor ke-14 nasibnya sempat terkatung-katung. Sebagai suatu kelaziman, kongres GP Ansor akan segera diadakan setelah diselengarakannya Muktamar NU. Mulanya kongres akan diadakan setelah musim ibadah haji usai, yaitu pada 2 – 7 Oktober 2010, mengingat asrama haji Sukolilo, Surabaya baru bisa digunakan pada saat penyelenggaraan haji telah usai. Namun akhirnya kongres dikabarkan ditunda hingga 24-27 Desember 2010 yang kemudian masih ditunda lagi sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Hal itu menurut Saifullah Yusuf karena kongres harus menyesuaikan dengan jadwal Presiden SBY yang sedianya akan membuka kongres, sesuai dengan permintaan peserta kongres.

Tidak lama kemudian muncullah kepastian bahwa kongres akan dilaksanakan pada 8 – 13 Januari 2011 yang kemudian juga diubah lagi menjadi 13 – 17 Januari 2011. Meskipun Saifullah Yusuf menganggap bahwa penundaan jadwal itu adalah hal biasa bagi organisasi besar seperti Ansor, tapi ketidak-pastian jadwal itu sempat memicu sejumlah kalangan Ansor, seperti para alumni GP Ansor Jawa Timur misalnya, yang menilai bahwa independensi dan kemandirian organisasi GP Ansor telah hilang. Hal itu disebabkan kian kuatnya sikap pragmatisme demi tujuan sesaat yang dilakukan para pengurus GP Ansor. Bagi mereka dengan penyesuaian jadwal kongres agar sesuai dengan jadwal Presiden adalah contoh kecil dari sikap pragmatisme itu.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendy Yusuf yang juga mantan Ketua Umum PP GP Ansor tahun 1985-1990. Slamet merasa aneh Kongres disesuaikan dengan jadwal Presiden SBY. Slamet meminta agar GP Ansor ini diletakkan sebagai organisasi yang bermartabat. Selain mengawal perjuangan NU juga melakukan kaderisasi yang benar, karena GP Ansor itu merupakan sumber kader untuk NU. Politisi Golkar itu menilai jika dalam dua periode GP Ansor sekarang mengalami hilangnya proses kaderisasi. Sehingga GP Ansor kehilangan ideologi, mengalami degradasi luar biasa dan cenderung pragmatis. "Prinsip-prinsip itulah yang harus dikembalikan dalam Kongres Ansor di Surabaya ini," ujar Slamet di Jakarta di hadapan media massa.

Masih terkait dengan pengunduran jadwal itu, menarik jika kita lihat opini seorang kader GP Ansor di Kediri, Jawa Timur, yang menuliskan sebagai berikut:

“………diundurnya pelaksanaan kongres Ansor hingga empat kali dengan alasan menyesuaikan jadwal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengindikasikan bahwa ketergantungan Ansor pada kekuasaan yang sangat tinggi terkooptasi sedemikian kuat. Tanpa dihadiri presiden, seakan kongres Ansor tidak bisa berjalan dan tidak boleh dilaksanakan. Mengapa kongres Ansor ”wajib” dibuka presiden?”

“Sebaliknya, mengapa kongres Ansor tidak wajib dibuka ketua umum PB NU? Seharusnya yang paling berhak adalah ketua umum PB NU, bukan presiden. Karena Ansor adalah banom NU, bukan banom presiden. Ketergantungan dan kooptasi Ansor oleh kekuasaan ini membuka peluang miskoordinasi vertikal yang semakin lebar antara Ansor dan PB NU. Ini karena kiblat Ansor lebih pada kekuasaan dibanding PB NU.”

Akhirnya Kongres GP Ansor ke -14 dibuka oleh Presiden SBY pada kamis, 13 Januari 2011 di Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya. Sejumlah menteri kabinet turut datang bersama presiden membuka forum kongres yang mengusung tema “Meneguhkan Kerukunan, Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”. Suatu tema yang cukup menarik dan relevan dengan kondisi bangsa itu sempat mendapatkan apresiasi dari Presiden SBY yang pada kesempatan itu menyatakan bahwa kerukunan merupakan modal bangsa membangun dan mewuudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu menurutnya jika ada perselisihan dan kemajemukan, penyelesaian secara damai dan bermartabat diperlukan. Lalu kepada para pemuda Ansor Presiden mengatakan ”Ansor harus bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan perselisihan anak bangsa secara bermartabat”.

Dalam kesempatan itu juga presiden menyampaikan bahwa sikap NU yang tidak melakukan koalisi dengan pemerintah dianggap tepat. Presiden mengatakan “Dengan posisi NU yang tidak masuk koalisi, maka mereka (NU) bisa mengkritik serta memberi dukungan yang proporsional”. Dalam sambutannya Presiden juga mengatakan “Sebelum ini saya memang menjaga jarak dengan NU karena saya ingin NU tidak terseret dalam arus politik. Karena saya sayang dengan NU, sayang dengan kiai”. Demikianlah pada kesempatan kongres Ansor itu puja dan puji presiden disampaikan dengan deras oleh Presiden SBY kepada posisi NU dan sikap para tokoh-tokohnya. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan NU mulai membaik kembali, setelah beberapa waktu lalu NU di bawah pimpinan Hasyim Muzadi seolah mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan pemerintahan SBY.

Kongres GP Ansor ke -14 itu diawali dengan Apel Banser NU yang diikuti 7.000-an anggota Banser NU se-Jatim di lapangan Makodam V/Brawijaya pada 13 Januari siang. Setelah Presiden SBY membuka Kongres Ansor di tempat yang sama, kongres selanjutnya berlangsung di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, hingga 17 Januari. Menurut laporan panitia, acara Kongres GP Ansor ke-14 diikuti sekitar 1800 hingga 2000 peserta dari 515 cabang se-Indonesia dan melibatkan 300-an anggota panitia. Kongres mempunyai 3 agenda utama, yaitu evaluasi terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) organisasi, laporan pertanggungjawaban kerja dan rekomendasi, serta pemilihan ketua umum baru. Untuk bisa maju ke bursa ketua umum, para kandidat minmal harus mendapatkan dukungan 99 suara pengurus. Mereka kemudian maju dalam proses pemilihan. Pemilihan sendiri akan dilakukan secara langsung memperebutkan sekitar 515 suara pengurus, dari wilayah hingga cabang.

Siapa Pengganti SY?
Menjelang dilaksanakannya kongres ada beberapa wacana dan pendapat yang dilontarkan oleh berbagai kalangan dalam Ansor dan NU. Beberapa bagian dari wacana dan pendapat itu kiranya penting untuk diungkapkan dalam tulisan ini. Pertama, adalah wacana pembatasan jabatan ketua umum hanya satu periode untuk memperlancar proses regenerasi yang disampaikan oleh Saifullah Yusuf. "Sudah saatnya jabatan ketua umum GP Ansor itu hanya satu periode, biar proses regenerasi berjalan cepat," begitulah kata Ketua Umum GP Ansor dua periode itu.

Wacana pertama itu dapat dimafhumi oleh semua kalangan dengan harapan agar terjadi perbaikan dalam proses kaderisasi kepemimpinan dalam tubuh Ansor. Tapi tidak halnya dengan wacana kedua yang dinyatakan oleh Saifullah Yusuf bahwa hanya kalangan anggota DPR dan memiliki modal besar saja yang pantas menjadi nahkoda GP Ansor yang baru. Pernyataan ketua umum yang akan segera usai masa pengabdiannya itu sangat disayangkan oleh berbagai kalangan, meski hanya Banserlah yang secara formal berani mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan pernyataan sikap mengecam pernyataan ketua umum GP Ansor itu. Menurut Tatang Hidayat, ketua Satkornas Banser pernyataan itu seakan secara sengaja ingin mendorong kongres Ansor menjadi forum transaksional pragmatis dengan kepentingan politik.

Masih menyambung dengan apa yang diwacanakan Saifullah Yusuf, PBNU melontarkan wacana ketiga menjelang kongres Ansor dengan menyatakan agar partai politik tidak melakukan intervensi dalam kongres GP Ansor, mengingat banyaknya politisi yang turut meramaikan bursa pencalonan ketua umum GP Ansor. Meskipun demikian PBNU tidak merasa keberatan dengan hadirnya para politisi partai itu dalam persaingan kandidat ketua umum Ansor, asalkan mereka tetap mengedepankan kepentingan NU dan Ansor, bukan kepentingan politik partai mereka. Selain itu ketua PBNU, Said Aqil Siradj, juga mengingatkan para peserta kongres agar menjaga independensi, termasuk menjauhkan diri dari pengaruh money politics. “Jangan juga (kongres) dikotori dengan politik uang”, demikian ujar ketua PBNU. Hal yang sama juga disampaikan oleh mantan ketua PBNU Salahuddin Wahid (Gus Sholah) yang mengatakan “terserah siapa saja (ketua umum Ansor), asal jangan main uang”. Semua tokoh-tokoh NU itu rupanya merasa khawatir akan adanya kemungkinan turut bermainnya kepentingan partai politik melalui cara-cara kotor seperti politik uang itu.

Berbeda dengan kongres-kongres sebelumnya, Kongres GP Ansor ke-14 ini adalah kongres yang banyak mendapat perhatian publik. Setiap hari hampir semua media cetak di Jawa Timur juga beberapa media cetak nasional terus memberitakan perkembangan kongres GP Ansor. Banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, hadirnya presiden SBY dalam pembukaan kongres dan mendapatkan liputan yang serius dari media, mungkin bisa menjadi salah satu faktornya. Selain itu, hadirnya para politisi partai yang berpengaruh dalam bursa pencalonan ketua umum juga menjadi salah satu penyebabnya.
Nama-nama seperti Chatibul Umam Wiranu (Demokrat) yang dianggap mendapat dukungan dari Cikeas, Nusron Wahid (Golkar) yang disinyalir mendapatkan dukungan dari Golkar, Malik Haramain dan Marwan Ja’far yang mendapat dukungan dari PKB, Syaifullah Tamliha politisi PPP, serta beberapa nama politisi lainnya semakin memperkuat adanya persaingan kekuatan partai-partai politik dalam arena kongres. Santer berhembus kongres Ansor adalah persaingan antara Demokrat dan Golkar, lalu bergeser menjadi persaingan antara Cikeas dan Bakrie! Keduanya disinyalir sedang memburu posisi nahkoda baru organisasi pemuda NU itu untu kepentingan politik mereka di masa depan.

Semua media menuliskan analisanya masing-masing, berdasarkan isu atau informasi yang beredar di seputar arena kongres dan tentunya berdasarkan kepentingannya masing-masing pula. Beberapa informasi yang mereka tuliskan ada yang terkesan tak masuk akal, berpihak kepada salah seorang kandidat tertentu, atau bahkan ingin “membunuh karakter” salah seorang kandidat tertentu. Tapi isu paling penting yang direkam oleh media pada hari pertama jalannya kongres adalah isu politik uang yang mulai merebak hingga keluar arena kongres. Tidak dapat dipungkiri apa yang disinyalir media itu memang benar-benar terjadi, meski tidak sebombastis dan fantastis yang mereka tuliskan.

Organisasi pemuda seperti GP Ansor bagaimanapun tidak akan bisa lepas dari praktek persaingan politik kotor semacam itu. Sebagaimana kita ketahui, pada perkembangan politik Indonesia mutakhir, politik uang dengan berbagai dalihnya, telah bekerja dengan baik dalam praktek pengorganisasian massa di tanah air atau praktek politik dukung-mendukung terhadap tokoh tertentu. Apapun bentuk organisasinya dan dalam lingkungan mana pun mereka berorganisasi, apa yang disebut dengan politik uang itu telah menjadi semacam kompromi bersama dalam batas-batas tertentu.

Menanggapi isu politik uang itu, Saifullah Yusuf dengan yakin mengatakan bahwa gerakan politik uang di Kongres Ansor itu tidak akan membuat jalan seorang kandidat menjadi mulus. Sebaliknya mereka terancam kerugian ganda, yaitu kehilangan uang dan kalah dalam pemilihan. Saifullah mengatakan “Ketua-ketua Ansor itu pintar-pintar semua. Makanya kalau mendekati mereka dengan uang, kandidat malah bisa rugi besar”. Kemudian ia juga menepis tudingan bahwa kandidat yang muncul dalam bursa pemilihan ketua umum Ansor adalah para pemain politik yang biasa menggunakan kekuatan uang. “Semua kandidat punya reputasi dan prestasi cukup baik. Lagi pula masak ada kader Ansor sampai membawa Rp 100 miliar”, begitu tuturnya. Saifullah beranggapan bahwa berkembangnya isu-isu panas itu menandakan ketatnya persaingan merebut kursi ketua umum GP Ansor.

Sementara itu dalam menanggapi adanya isu politik uang itu beberapa kader Ansor yang turut dalam meramaikan bursa pencalonan ketua umum, seperti Munawar Fuad misalnya, secara diplomatis mengatakan jika gelontoran uang 100 milar rupiah itu memang ada, maka uang itu terlalu kecil untuk dapat membeli GP Ansor. Sebab eksistensi GP Ansor tak tertandingi dengan nilai uang itu, mengingat organisasi ini mempunyai peran yang besar dan dapat mempengaruhi kondisi politik nasional. Lain halnya dengan Chatibul Umam Wiranu yang mempunyai pendapatnya sendiri tentang money politics. Kepada media massa Umam mengatakan ”Pengertian money politics harus diperluas. Para perwakilan DPC dari daerah, jelas butuh uang untuk transportasi”. Dalam konteks itulah Umam melihat suatu kewajaran terjadinya money politics dalam forum seperti kongres Ansor tersebut.

Untuk menekan adanya isu money politics dalam bursa pencalonan ketua umum, Saifullah Yusuf sesaat setelah dinyatakan Laporan Pertanggung Jawaban-nya diterima, segera menyerukan kepada para kandidat untuk menggunakan cara-cara yang sehat dan tidak menggunakan politik uang. “Sebab, itu (politik uang) nanti akan merusak Ansor. Saya berharap, ada deklarasi damai dan tak menggunakan politik uang oleh para calon”,demikian kata Ketua Umum GP Ansor demisioner itu. Sementara itu forum kongres terus memanas, puncaknya terjadi pada hari Minggu, 16 Januari 2011, dimana masing-masing pendukung kandidat melakukan aksi jegal-menjegal melalui penetapan PD/PRT yang membahas syarat pencalonan ketua umum.

Persoalan pertama adalah soal batasan usia. Sebagian peserta ingin usia maksimal bagi calon ketua umum adalah 40 tahun. Batasan itu sesuai dengan hasil Muktamar NU di Makassar, Maret 2010. Namun demikian, jika usulan ini disetujui oleh forum kongres maka beberapa kandidat seperti Chotibul Umam Wiranu, Syaifullah Tamliha dan Choirul Saleh akan terdepak dari bursa pencalonan, karena usia mereka di atas 40 tahun. Sementara itu Nusron Wahid, Marwan Ja’far dan Munawar Fuad akan diuntungkan oleh penetapan batas usia itu. Tidak mau kalah dengan manufer itu, kubu yang lainnya mulai mewacanakan bahwa syarat ketua umum GP Ansor adalah harus pernah menjabat sebagai pengurus pusat dan pengurus harian GP Ansor. Dengan syarat itu maka kandidat seperti Nusron, Syaifulah Tamliha dan Marwan otomatis akan terjegal karena tidak pernah menjabat sebagai pengurus harian atau pengurus pusat GP Ansor.

Situasi terus memanas dan dalam forum kongres segera terlihat bahwa persaingan untuk merebut nahkoda GP Ansor periode mendatang mengerucut kepada dua nama, yaitu Chatibul Umam dan Nusron, Demokrat dan Golkar! Untuk menenangkan situasi yang terus memanas itu, maka Saifullah Yusuf mengatakan kepada media bahwa dirinya selaku ketua umum demisioner akan berinisiatif mengumpulkan semua kandidat sebelum acara pemilihan. Ia akan meminta para kandidat membuat pernyataan bersama untuk siap menang dan siap kalah.

Persyaratan sebagai pengurus pusat dan harian GP Ansor akhirnya mencapai kompromi, tapi tidak demikian dengan syarat batasan usia. Hingga minggu malam, 16 Januari 2011, perdebatan tentang batas usia itu belum menemukan titik temu. Sebagai solusi dari kebuntuan itu ketua umum PBNU, Said Aqil Siradj, datang ke arena kongres untuk memberikan penjelasan bahwa aturan batasan usia maksimal 40 tahun untuk anggota GP Ansor berlaku pada kongres berikutnya. Karena itu, kongres kali ini masih diperbolehkan kandidat melebihi usia 40 tahun. Dengan penjelasan langsung ketua PBNU itu barulah kongres berlangsung kembali, melanjutkan kepada detik-detik pemilihan ketua umum GP Ansor periode 2011-2016.

Setelah melewati forum yang sangat alot, terus memanas, dan hingga hampir ricuh, akhirnya prosesi pemilihan Ketua Umum PP GP Ansor dilangsungkan pada dini hari Senin, 17 Januari 2011. Hasil putaran pertama pemilihan ketua umum, ternyata benar-benar di luar dugaan. Sinyalemen media bahwa akan terjadi persaingan ketat antara Umam dan Nusron, Demokrat dan Golkar, akhirnya tidak terbukti! Di pagi hari itu, setelah pemilihan putaran pertama, Umam diiringi para pendukungnya tertunduk lesu meninggalkan arena kongres. Ia tak tertarik lagi menyaksikan pemilihan putaran kedua, karena harus terdepak diputaran pertama dengan perolehan 40 suara, jauh dari batas minimal yang ditentukan untuk melaju ke putaran berikutnya, yaitu 99 suara. Sementara itu Nusron memimpin di putaran pertama dengan perolehan 257 suara disusul oleh Marwan, politisi PKB, yang memperoleh 183 suara. Beberapa suara tercecer untuk Syaifullah Tamliha (PPP) sejumlah 24 suara, Munawar Fuad 3 suara, Choirul Saleh 1 suara, Malik Haramain 1 suara, dll.

Dengan hasil putaran pertama itu, Nusron Wahid, politisi partai Golkar, akhirnya bersaing dengan Marwan Ja’far, politisi PKB, yang dua-duanya selama ini selalu mendapatkan pemberitaan negative dari media massa. Dengan tampilnya kedua orang kader NU itu, setidaknya telah menepis tudingan sebelumnya bahwa Kongres GP Ansor ke -14 adalah ajang perebutan kekuasaan antara Cikeas dan Bakrie atau Demokrat dengan Golkar. Dalam pemilihan putaran kedua, Nusron akhirnya menang telak dengan memperoleh 345 suara, sedangkan Marwan memperoleh 161 suara, berkurang dari perolehannya pada putaran pertama. Dengan kemenangan itu, Nusron Wahid, mantan ketua umum PB PMII itu akhirnya menjadi nahkoda baru bagi GP Ansor untuk periode 2011-2016.

Secara umum Kongres GP Ansor ke-14 di Surabaya berjalan dengan baik. Kongres kali itu adalah kongres yang paling banyak diikuti oleh tokoh-tokoh muda NU untuk maju sebagai nahkoda utama bahtera pemuda-pemuda NU. Meski sempat mengalami beberapa ketegangan, tapi tidak ada kericuhan yang berarti selama kongres berlangsung. Semua peserta benar-benar menerima hasil kongres dengan lapang dada. Meskipun sebelum acara penutupan sudah banyak peserta yang pulang, hal itu terjadi bukan karena kekecewaan seperti yang dilansir oleh media massa. Pasalnya, kongres pada hari minggu berjalan molor, terjadi beberapa deadlock, padahal beberapa peserta telah memesan tiket kepulangan mereka ke daerah masing-masing untuk hari senin. Jadi yang terjadi adalah hal teknis biasa, bukan kekecewaan atau ketidak-puasan.

Bahkan menurut Saifullah Yusuf, mantan ketua umum GP Ansor selama dua periode, kongres ke -14 itu adalah kongres terbaik. Semua kandidat bisa maju, tidak ada yang diganjal usia atau dibatasi harus pernah jadi pengurus Pimpinan Pusat. Sambil bergurau, Saiful mengatakan di hadapan publik Ansor pada saat pidato penutupannya, bahwa saking baiknya kongres ini “bahkan yang sudah mundur saja, masih mendapat suara dalam pemilihan”, begitu selorohnya. Tidak hanya itu Saiful juga menilai bahwa persaingan antar kandidat berlangsung sangat fair, meski terkadang memanas. Selain itu pemilihan Ansor juga digelar secara sangat terbuka, siapa pun dapat dengan leluasa mengikuti jalannya pemilihan ketua hingga usai.

Kenapa harus NW?
Terpilihnya Nusron Wahid sebagai Ketua Umum GP Ansor periode 2011-2016 sudah banyak diprediksi oleh berbagai kalangan. Tidak hanya karena pengalaman kader muda NU itu dalam politik partai nasional, yaitu Golkar. Tapi juga karena kedekatannya dan kepiawaiannya dalam menjalin komunikasi dengan berbagai tokoh dan kalangan dalam lingkungan NU. Sebelumnya pada periode 2000 – 2003 Nusron pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB PMII. Itu adalah karir pertamanya dalam dunia NU secara nasional.

Selain itu dalam kongres Ansor ke -14 yang lalu, diakui oleh sejumlah peserta bahwa tim suskes Nusron lebih agresif dibandingkan dengan tim dari kandidat lainnya. Bersama timnya, Nusron dikenal lebih egaliter, ramah, dan mudah ditemui oleh para pimpinan cabang GP Ansor. Semua cabang merasa diperlakukan sama oleh Nusron, tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal ini berbeda dengan beberapa kandidat lainnya yang lebih terkesan terlalu protokoler, dan susah ditemui oleh para pimpinan cabang.

Menurut salah seorang pimpinan cabang Ansor dari daerah, cara dan perlakuan seperti itulah yang mendatangkan simpati cabang-cabang kepada Nusron. Jadi persoalan memilih bukan karena bantuan material semata atau apapun yang selama ini disebut sebagai money politics. Menurut mereka semua kandidat berlaku sama, menggunakan money politics dalam melakukan pendekatan kepada cabang-cabang meski dengan berbagai istilah yang berbeda, seperti uang transport, sodaqoh ataupun bantuan operasional. Tapi bukan hal itu yang menentukan kemenangan seorang kandidat, tapi lebih pada sikap dan apa tujuan, visi dan misi yang akan dijalankan oleh sang nahkoda pada saatnya nanti.

Sesaat setelah terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor, dalam acara penutupan kongres, Nusron Wahid mengawali kepemimpinannya dengan suatu pidato kemenangan yang sangat meyakinkan para pemuda Ansor. Berikut beberapa petikan dari pidato itu:

“Saudara-saudara sekalian peserta kongres yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengawali sebuah perjalanan baru, yang ini bukan akhir, tapi ini adalah awal dari kita yang ingin menatap masa depan. Oleh karena itu, dalam pidato kemenangan ini atau pidato terpilihnya saya sebagai ketua umum, kami ingin tegaskan bahwa setelah kongres ini kita bersama-sama membangun basis gerakan Ansor di daerahnya masing-masing.”

“Kita akhiri pertikaian-pertikaian dan konflik-konflik yang terjadi selama kongres ini. kita tidak akan lagi ada kelompok-kelompok di dalam menjalankan organisasi. Meskipun kemarin banyak kandidat, tidak akan ada lagi friksi-friksi maupun dendam ataupun kesumat dalam rangka menjalankan roda organisasi. Maka itu, pertama saya ucapkan terima kasih sekali, yang pertama kepada sahabat Saifullah Yusuf selaku penangggung jawab Kongres ke-14 di Surabaya ini, yang kedua kepada semua peserta kongres, pertama adalah mereka yang melakukan dukungan dan amanah kepada kami, yang kedua kepada seluruh peserta kongres, baik yang mendukung maupun tidak, baik yang terlibat sebagai peseta maupun tidak….”

“Sahabat-sahabat sekalian, saya yakini lima tahun mendatang kita banyak tantangan, lima tahun mendatang kita akan mengalami masa-masa kerja. Tahun 2014 bukan tujuan. Sekali lagi, tahun 2014 bukan tujuan. Politik itu adalah sah, tapi perjuangan Gerakan Pemuda Ansor tidak hanya perjuangan politik, tapi perjuangan Gerakan Pemuda Ansor adalah perjuangan gerakan kultural kebudayaan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang lebih baik….”

“Sahabat-sahabat sekalian, Nahdlatul ulama sebagai organisasi induk kita yang mempunyai misi Islam ahlus sunnah wal jama’ah, yang berbasis inklusif, yang menjadi ciri khas Islam di dunia merupakan Islam yang akan menjad prototype dalam pembentukan karakter ke-Indonesiaan maupun karakter Islam inklusif di dunia. Maka itu sahabat-sahabat sekalian, masa depan Ansor mendatang tidak hanya menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia tapi akan menentukan arah perjalanan bangsa di dunia.”

“Sahabat-sahabat sekalian, pada saat ini dunia telah bergerak ke arah Timur, dulu peradaban Barat, tapi sekarang bergerak ke arah Timur. Islam menjadi satu-satunya alternative. Apalagi Islam di Indonesia adalah Islam yang menerima perbedaan, Islam yang toleran, Islam yang inklusif dan Islam yang memahami karakter dan paradigma-paradigma demokratis. Dan saya yakin Gerakan Pemuda Ansor akan menjadi komponen utama dalam rangka membangun dan membawa agama dan bangsa Indonesia menjadi bagian dari peradaban dunia.”

“Saat ini hanya ada peradaban Barat, peradaban Arab, peradaban Cina, peradaban Rusia, tapi belum ada peradaban Indonesia yang diperhitungkan dalam panggung internasional. Bersama dengan akhlak dan akal budi serta dengan cita-cita dan paradigm internasional dan ke NU-an. Saya yakin dengan bimbingan para a’wan dan bimbingan para kyai dan para intelektual, kita tidak akan sekedar bicara dalam konteks ke-Indonesiaan saja, tapi juga bicara dalam konteks-konteks Internasional…….”

“Para hadirin, kita akan usung dalam konteks menggunakan paradigm urut kacang. Kalau pada level-level jabatan elite politik kita harus memberikan kepada pihak-pihak yang paling mumpuni. Maka kalau pada masa yang akan datang, yang paling mumpuni adalah sahabat Saifullah Yusuf, maka kita semua harus dengan ikhlas mengusung beliau untuk menjadi salah satu pemimpin nasional. Sekali lagi saya katakana, diantara kita jangan ada lagi friksi-friksi diantara kita. Kita sebagai anak muda NU, mohon maaf, sudah capek, sudah lelah dengan pertikaian-pertikaian dan dengan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat NU.”

“Bangsa Indonesia membutuhkan NU, tapi NU-nya makin hari makin tidak diminati oleh masyarakat, karena ibarat rumah seperti kosong karena penghuninya pada keluar karena rumahnya kotor. Karena itu wajib tugasnya bagi Gerakan Pemuda Ansor untuk membenahi rumah besar kita, yaitu jam’iyyah NU. Sehingga jam’iyyah NU kembali menjadi payung besar bagi umat Islam Indonesia.”

“Akhirul kalam, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka pada pidato yang pertama kami ini, pertama yang ingin kami sampaikan adalah pesan sebagai berikut: Setelah kemenangan ini, kami minta jangan dukung saya, tapi kritiklah saya. Dan yang kedua adalah tagihlah janji-janji program saya.”

Itulah kutipan pidato kemenangan yang disampaikan oleh Nusron Wahid pada forum penutupan Kongres GP Ansor ke-14 di Surabaya. Ada beberapa poin penting yang perlu digaris-bawahi dari janji-janji yang ia sampaikan, antara lain adalah membangun basis-basis Ansor di daerah, membawa Ansor kepada perjuangan cultural, mewujudkan Islam Indonesia yang insklusif dan toleran, membawa Ansor untuk berbicara dalam forum-forum dunia, membenahi NU dan menghentikan pertikaian antar warga NU, khususnya dalam bidang politik, dengan cara memberikan kesempatan dan dukungan kepada kader NU dan Ansor yang mumpuni untuk muncul sebagai figure pimpinan nasional.

Beberapa janji yang disampaikan dalam pidato kemenangan itu juga diperkuat dengan keterangan Nusron kepada beberapa media. Sebagian besar apa yang direkam oleh media terkait dengan pendapat yang disampaikan Nusron Wahid adalah soal hubungan Ansor dan politik serta hubungan Ansor dengan NU. Terkait dengan politik Nusron menjanjikan:
1. Mengubah citra Ansor agar tidak dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda politik (OKP politik). Perubahan citra itu tidak hanya dilakukan dengan pernyataan, tapi juga tindakan. Di bidang politik, kader-kader Ansor selama ini belum disiplin, kapan berpolitik, kapan berjam’iyah Ansor, sehingga Ansor tercitrakan sebagai OKP politik.
2. Nusron tegas menyatakan Kalau kader Ansor akan berpolitik maka hendaknya melepas atribur Ansor. Sangat tidak mungkin bagi Nusron untuk melarang kader Ansor terjun ke dunia politik, karena justru Ansor harus mendorong kadernya untuk masuk di berbagai jaringan, termasuk parpol. Karena parpol adalah tempat pengkaderan pemimpin nasional, jadi melarang anggota Ansor masuk parpol sama halnya mencegah kader Ansor menjadi pemimpin nasional.
3. Nusron Wahid menegaskan bahwa ia tidak akan membawa Ansor ke politik, Ia tidak akan menyeret lembaga Ansor untu dukung mendukung kepada calon tertentu pada pilpres mendatang. Nusron menjamin dirinya tidak akan membuat Ansor berwarna politik, baik kuning, biru, hijau atau yang lainnya. Pilihan politik akan diserahkan kepada individu, Ansor tidak akan mengurusi politik.
4. Kader Ansor harus bisa mewarnai kehidupan politik maupun birokrasi di semua pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Menurut Nusron, prinsipnya Ansor adalah insan pengabdi di levelnya masing-masing.

Adapun soal hubungan dengan NU, Nusron menjanjikan:
1. Nusron berjanji akan menyinergikan fungsi dan tugas Ansor, baik di masyarakat maupun harmonisasi dengan NU. Sinergi di kalangan NU itu memang kerap kali mengalami kesulitan, tapi itu indah, dan sinergi itulah yang akan menjadi salah satu target perbaikan dan penguatan Ansor di bawah kepemimpinan Nusron. Ia menampik kekhawatiran kan berlanjutnya ketegangan Ansor-NU.
2. Nusron berjanji akan merangkul pihak-pihak yang tersingkir dalam kongres, meskipun hal itu hanya bersifat ajakan dan yang diajak bisa saja menolak.

Meskipun menang dalam kongres dengan cara yang meyakinkan dan diikuti pula dengan berbagai rencana yang cukup baik, tapi beberapa kalangan masih banyak menyangsikan atau pesimis dengan janji perubahan yang akan dibawa oleh Nusron. Tapi jika kita kembali kepada apa yang diucapkan Nusron dalam pidato kemenangannya, justru kritik itulah yang ia ingin dapatkan dari berbagai kalangan pada awal kepemimpinannya.

Bagi beberapa kalangan, kemenangan Nusron antara lain adalah bukti lemahnya sistem kaderisasi dalam GP Ansor. Karena dianggap tidak mempunyai pengalaman dalam organisasi Ansor, baik dalam level pengurus pusat atau pengurus harian, kemunculan Nusron dianggap tiba-tiba dan langsung menjabat sebagai orang nomor satu. Hal ini menurut Munawar Fuad menimbulkan kesan asal punya modal bisa langsung melejit ke jajaran pemimpin organisasi. Jika pola tersebut dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menyakiti kader yang susah payah berjuang dari level bawah.

Kekhawatiran kedua, adalah adanya efek negative bagi Ansor, yaitu hilangnya independensi organisasi, karena status Nusron sebagai seorang politisi Golkar. Banyak kalangan yang tetap khawatir jangan-jangan Ansor akan dijadikan sebagai mesin politik partai Golkar. Meskipun secara teori memang tidak mungkin membawa Ansor menjadi satu warna politik, mengingat para anggota Ansor sendiri mengikuti beragam warna politik, tapi tarikan-tarikan politik yang akan diterima Ansor akan lebih kuat dan tak terhindarkan mengingat kedudukan sang nahkoda sebagai seorang politisi. Dalam hal ini Nusron berjanji bahwa dirinya pada tahun 2014 nanti tidak akan terjun lagi ke politik praktis.

Sejalan dengan janji Nusron itu, Wakil Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), KH Musthofa Bisri (Gus Mus) menyarankan agar Ketua Umum Ansor terpilih menon-aktifkan diri dari partai politik dan sepenuhnya mengurus Ansor. Langkah itu menurut Gus Mus akan lebih baik dan lebih sesuai dengan khittah NU. “Kalau berani, keluar dari parpol dan hanya ngurus Ansor. Saya kira itu lebih ideal,” demikian dawuh Kiai pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Jawa Tengah itu. Selain itu Gus Mus juga mengatakan bahwa janji tidak membawa Ansor ke politik tidak cukup. Karena itu bisa saja retoris. “Janji juga untuk tidak membawa politik ke Ansor gak?” tanya Gus Mus.

Itulah beberapa kritik, saran dan nasehat yang harus menjadi perhatian nahkoda Gerakan Pemuda Ansor di masa yang akan datang.

daftar pustaka:
dari berbagai sumber
* naskah ini akan segera dibukukan...