Pekerja Museum

Pembuka Sebelum Perang Dunia kedua, Hindia Belanda terkenal sebagai koloni Belanda yang kaya raya dan menduduki tempat pertama dalam ekspor karet, yaitu kurang lebih 400 ribu ton setahun; juga sebagai pengekspor gula terbesar kedua di dunia, dengan rata-rata 1200 ribu ton setahun. Pada akhir tahun 1930-an, Hindia Belanda adalah negara koloni yang memproduksi hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang meliputi antara lain beras, karet, gula, teh, kopi, lada kopra, tembakau, kapuk, kelapa sawit, tapioka, minyak tanah dan timah. Hasil produksi dalam perekonomian itu merupakan bagian terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) negeri Belanda. Selama berpuluh tahun, negeri Belanda memperoleh bagian yang sangat lumayan bagi Produk Nasional Bruto (PNB)-nya. Sebagai contoh perhitungan, pada rentang 1925 – 1934 rata-rata 15 % dari PNB negeri Belanda berasal dari Hindia Belanda berupa deviden, bunga laba, uang pensiun, penghasilan usaha perkapalan, ekspor ke Hindia Belanda, perdagang

Kedudukan Bank Indonesia dalam era Stabilisasi dan Rehabilitasi Tak kuasa menahan gelombang demonstrasi yang menyuarakan Tritura, pada 25 Juli 1965 Presiden Soekarno membubarkan Kabinet Dwikora. Kemudian menugaskan Jenderal Soeharto berdasarkan Supersemar dan TAP MPRS No. XIII/1966 untuk membentuk Kabinet Ampera yang mempunyai dua tugas pokok disingkat dengan Dwidharma, yaitu stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi. Sebagai upaya stabilisasi ekonomi, Kabinet Ampera pada 11 Agustus 1966 membentuk Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional atau disingkat Dewan Stabilisasi Ekonomi yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Stabilisasi Ekonomi ini terdiri dari tiga bagian (sub) : Dewan Moneter, Dewan Produksi dan Dewan Distribusi. Mengingat dalam UU No.11/1953 tentang Pokok Bank Indonesia telah diperkenalkan Dewan Moneter, maka kehadiran sub Dewan Moneter dalam Dewan Stabilisasi Nasional ini menimbulkan kerancuan. Untuk menghindarinya, kedudukan Dewan Moneter versi UU No.

Berdirinya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Konferensi Meja Bundar telah sepakat untuk membentuk suatu uni yang longgar antara negeri Belanda dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Hasil KMB kemudian diajukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk diratifikasi. Soekarno diangkat sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949 dan tiga hari kemudian ia melantik Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moh. Hatta. Selanjutnya pada 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda diadakan upacara penanda-tanganan naskah penyerahan kedaulatan. Mulai saat itu secara formal Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). (Ricklefs, 1989, hal. 317 ) Pemerintahan RIS tidak berlangsung lama, karena pada 17 Agustus 1950 pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dibubarkan. Indonesia memutuskan kembali ke bentuk Negara Kesatuan R