Pekerja Museum

Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin Setelah Dewan Konstituante mengalami kegagalan dalam menyusun undang-undang dasar baru, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai undang-undang dasar negara. UUD tersebut memberikan kewenangan besar kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus pimpinan pemerintah. Tidak lama kemudian pada 17 Agustus 1959 Soekarno mengucapkan pidato Penemuan Kembali Revolusi Kita yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dalam pidatonya tersebut secara garis besar Soekarno telah mencanangkan dilaksanakannya sistem Demokrasi Terpimpin. [1] Sebagai tema utama ideologi Soekarno, Manipol Usdek terdiri dari lima hal pokok, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Sejak saat itu setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia harus berdasarkan Manipol Usd

Kondisi Ekonomi Hindia Belanda dan De Javasche Bank Sebelum Peran g Sebelum Perang Dunia kedua, Hindia Belanda terkenal sebagai koloni Belanda yang kaya raya dan menduduki tempat pertama dalam ekspor karet (kurang lebih 400 ribu ton setahun), dan tempat kedua dalam ekspor gula (rata-rata 1200 ribu ton setahun) pada akhir tahun 1930-an. Produksi dan ekspor hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang meliputi antara lain beras, karet, gula, teh, kopi, lada, kopra, tembakau, kapuk, kelapa sawit, tapioka, minyak tanah dan timah, merupakan bagian terbesar dari Produk Domestik Bruto yang selama berabad-abad negeri Belanda memperoleh bagian yang sangat lumayan bagi Produk Nasional Bruto-nya. Sebagai contoh perhitungan, pada rentang 1925 -1934 rata-rata 15 % dari Produk Nasional Brutto negeri Belanda berasal dari Hindia Belanda berupa deviden, bunga laba, uang pensiun, penghasilan usaha perkapalan, ekspor ke Indonesia, perdagangan hasil-hasil Indonesia, dan banyak lagi lainnya. Se

Lahirnya Konstituante Dalam suhu politik yang memanas, saat pertikaian-pertikaian di Jakarta menjadi semakin sengit dan ketegangan di desa-desa semakin meningkat, pemilihan umum yang lama ditunggu-tunggu akhirnya terlaksana juga. Pemilihan Umum 1955 ini adalah pemilu nasional yang pertama dan yang terpenting yang pernah dilakukan oleh rakyat Indonesia. Pemilu 1955 ini diikuti oleh 34 partai politik dan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Kedua tahap pemilu tersebut, baik untuk pemilihan parlemen maupun untuk Konstituante menghasilkan empat partai politik besar pemenang pemilu, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Hasil pemilu ini mempertegas polarisasi antara partai-partai Islam dan non Islam, serta menghasilkan keseimbangan antara faksi-faksi yang bertentangan dalam Konstituante. Konstituante sendiri adalah suatu dewan perumus konstitusi yang bertug