Uang (yang) Beredar di Indonesia Masa Perang

Menjelang Masa Pendudukan Jepang
Menjelang masa pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II yang di wilayah Asia Tenggara dikenal dengan “Dai Tõ-a Senso” atau “Perang Asia Timur Raya” jenis-jenis uang yang beredar di wilayah Hindia Belanda ini terdiri dari :
1. Uang-kertas-bank De Javasche Bank “Seri Coen” emisi tahun 1925 ditanda-tangani oleh Presiden, L.J.A. Trip, dan Direktur, J.F.V. Rossem, terdiri dari pecahan-pecahan f 1.000, f 500, f 300, f 200, f 100, f 50, f 25, f 10, dan f 5.
2. Uang-kertas-bank De Javasche Bank “Seri Wayang Orang” emisi tahun 1934 ditanda tangani oleh Presiden, Dr.G.G. van Buttingha Wichers, dan Direktur, Praasterink, terdiri dari pecahan-pecahan seperti “Seri Coen”, kecuali pecahan f 300. Cetakan ulang dengan tanda-tahun 1937 ditanda-tangani oleh Presiden Dr.G.G. van Butiingha Wichers dan Sekretaris J.C. van Waveren, sedang cetak ulang dengan tanda-tahun 1939 selain ditanda-tangani oleh Dr. G.G. van Buttingha Wichers, juga oleh Sekretaris Dr. R. E. Smits.
3. Uang-kertas-pemerintah Hindia Belanda emisi 15 Juni 1940 dan diedarkan mulai tahun 1941 bertanda gambar “Uang-logam Pecahan f 1” sesuai dengan nilainya. Uang ini selain ditanda-tangani oleh Direktur Keuangan L. Götzen juga ditanda-tangani-serta oleh Presiden dan Direktur De Javasche Bank
4. Uang-logam-pemerintah Hindia Belanda emisi tahun 1930-an terdiri dari pecahan f 2,50, f 1, f 0,50, f 0,25, dan f 0,10 terbuat dari perak, pecahan f 0,05 terbuat dari bahan nikel, dan pecahan 2½ sen, 1 sen, dan ½ sen terbuat dari tembaga.

Jumlah uang yang beredar saat itu tercatat sebesar f 610 juta, yang berarti adanya kenaikan sebesar f 250 juta atau sekitar 41% dibandingkan dengan tahun 1940 sebesar f 360 juta, yang disebabkan oleh pembiayaan peperangan. Rincian menurut jenis uang adalah uang-kertas-bank sebesar f 365 juta, uang-kertas-pemerintah sebesar f 75 juta, serta uang-logam-pemerintah dari perak f 95 juta, dan uang logam lainnya sebesar f 75 juta.

Peredaran Uang Semasa Pendudukan Jepang
Dengan didudukinya wilayah Hindia Belanda oleh Tentara Jepang “Bala Tentara Dai Nippon” pada awal Maret 1942 diedarkan pula uang-kertas Jepang yang disebut sebagai “uang invasi” atau “uang militer” (gunpyo). Uang tanpa tanda tahun ini dicetak di Jepang bertanda gambar utama di bagian muka pohon pisang sehingga disebut pula “banana money”. Karena wilayah ini merupakan jajahan Belanda yang tentunya juga menggunakan bahasa Belanda maka uang Jepang ini dipersiapkan dengan menggunakan juga bahasa Belanda dengan sebutan “De Japansche Regeering Betaalt Aan Toonder” serta nilainya dalam “Gulden” dan “Cent” terdiri dari pecahan-pecahan dari 10 gulden, 5 gulden, 1 gulden, ½ gulden, dan dari pecahan-pecahan kecil 10, 5, dan 1 cent.

Dengan “Oendang-oendang No. 1” pimpinan Bala Tentara Jepang mengumumkan dalam surat-surat kabar bahwa mulai tanggal 11 Maret 1942 uang-uang Jepang ini mulai berlaku di samping tetap berlakunya uang-uang De Javasche Bank dan Uang Pemerintah Hindia Belanda.

Uang-uang Jepang yang diedarkan di wilayah pendudukan Jepang lainnya wilayah Asia Tenggara mempunyai ciri-ciri warna dan ukuran yang serupa kecuali nilai dan kode huruf seri-nomornya yang dibedakan. Di Semenanjung Melayu kerkode seri “M” dengan satuan nilai Dollar, di Philipina berkode seri “P” dengan nilai Pesos, di Birma (kini Myanmar) berkode seri “B” dan dalam nilai “Rupee”, dan di Oceania menggunakan kode seri “O” serta dalam nilai Shilling.

Mulai 1 April 1943 “Nanpo Koihatsu Kinko” didirkan sebagai Bank Sirkulasi dan mulai diedarkan uang Jepang baru dengan sebutan “Nanpatsu” dan bertanda “Dai Nippon Teikoku Seihu” serta dalam nilai “Roepiah”. Pecahan-pecahannya terdiri dari ½, 1, 5, dan 10 Rupiah. Untuk wilayah Sumatera khusus diedarakan pecahan 100 Rupiah dan 1.000 Rupiah. Secara sporadis Jepang juga mengedarkan dengan sangat terbatas uang logam terbuat dari aluminium terdiri dari pecahan 10, 5, dan 1 sen. Terakhir pada tahun 1944 dicetak lagi versi baru uang Jepang ini dengan tanda “Pemerintah Dai Nippon” yang dicetak oleh “Percetakan Kementerian Keuangan Jepang”.

Sebenarnya uang-uang Jepang yang diedarkan tanpa adanya jaminan (emas) ini merupakan alat pembayaran yang tidak sah, karena berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, di mana Jepang ikut meratifisirnya, negara yang menduduki suatu negara lain dilarang mengeluarkan uangnya sendiri. Dengan demikian maka penukarannya dengan uang yang diberlakukan setelah perang usai sebenarnya dapat diabaikan. Namun untuk tidak merugikan masyarakat pemilik uang Jepang, maka penukarannya dilaksanakan dengan perbandingan nilai f 1 Nanpo = 3 sen. Selama masa pendudukan Jepang ini uang-uang yang telah beredar sebelumnya, baik uang-kertas-bank De Javasche Bank, uang-kertas-pemerintah maupun uang-logam yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda tidak pernah dinyatakan dicabut dari peredaranm, dinyatakan tidak berlaku, ataupun diumumkan untuk ditukarkan, sehingga tetap merupakan alat pembayaran yang sah.

Persiapan Belanda
Dalam mengantisipasi kesemerawutan jenis uang yang beredar selama masa pendudukan seperti digambarkan di atas, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1943 telah mulai menyiapkan pengganti uang-uang yang beredar selama peperangan. Berdasarkan Surat Keputusan Ratu Belanda tanggal 2 Maret 1943 (Staatsblad 1943 No. 8D) yang mengizinkan pemerintah Hindia Belanda (NICA) mencetak uang kertas baru pada American Bank Note Company terdiri dari pecahan-pecahan f 100, f 50, f 25, f 10, f 5, f 2,50, f 1, dan f 0,50 dengan sebutan “Nederlandsch Indische Gouvernementsgulden” (= Rupiah Pemerintahan Hindia Belanda), istilah yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Uang NICA ini di samping mengunakan nilai gulden juga menggunakan istilah “Roepiah”. Karena kebanyakan uang NICA yang beredar ini dari pecahan 50 cent yang dicetak dengan warna merah, maka uang ini juga disebeut “uang merah”.

Setelah fihak Jepang menyerah kepada fihak Sekutu pada 15 Agustus 1945, maka wilayah “Hindia Belanda” sementara itu menjadi wilayah tanpa kekuasaan dan di saat inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan Bangsa Indonesia dengan memproklamasikan Kemerdekaan Negara pada 17 Agustus 1945 sebagai Negara Republik Indonesia. Sementara tentara Sekutu mendapat tugas untuk melucuti tentara Jepang yang masih berada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk wilayah Sumatera dan Jawa ditugaskan kepada fihak Inggris dan di wilayah Indonesia Timur lainnya kepada fihak Amerika Serikat.

Tentara Inggris tiba di Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Fihak Belanda yang merasa masih memiliki Hindia Belanda telah mempersiapkan diri dengan membentuk badan pemerintahan sipil “Netherlands Indies Civil Administration” atau “NICA” yang dipimpin oleh Pejabat Gubernur Jendral, H. J. van Mook. Pembentukan NICA dimaksudkan akan membantu penyelesaian masalah-masalah pemerintahan sipil setelah masa pendudukan. Dengan alasan untuk menyelamatkan tentara Belanda (KL dan KNIL) yang dalam masa pendudukan ditawan oleh Jepang, van Mook dengan NICA-nya ikut mendarat di pulau Jawa. Dalam kenyataannya mereka malah dipersenjatai kembali oleh Belanda untuk bisa ikut melawan RI.
Lahirnya ORI

Empat-belas bulan setelah tanggal Proklamasi Kemerdekaan Repu-blik Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1946, mata uang resmi Pemerintah Republik Indonesia praktis baru terbit. Sejarah mencatat bahwa tanggal 30 Oktober 1946 adalah awal sejarah penerbitan uang RI ini sehingga tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai “Hari Keuangan”.
Pada saat itu Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta, berpidato di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta mengantarkan lahirnya “Oeang Repoeblik Indonesia” (ORI) yang akan menggantikan uang kertas De Javasche Bank dan uang Jepang yang masih beredar saat itu. Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan berlakunya ORI secara sah sejak 30 Oktober 1946 mulai pk. 00.00, serta penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran.

Penerbitan atau emisi pertama dari ORI ini yang mencantumkan tanggal pengeluaran “Djakarta, 17 Oktober 1945” dan ditanda-tangani oleh Menteri Keuangan waktu itu, Mr. A. A. Maramis, terdiri dari pecahan-pecahan 1 sen, 5 sen, dan 10 sen, selanjutnya dalam pecahan-pecahan rupiah dari ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Pada saat diterbitkannya nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa, atau 100 rupiah uang Jepang di pulau Sumatera.

ORI bersaing dengan Uang NICA
Sementara itu, sebagaimana dikemukakan di atas, mulai 30 Oktober 1946 Pemerintah RI telah mulai mengedarkan ORI. Uang ini dalam praktek hanya beredar di wilayah yang masih dikuasai Pemeritah RI. Dengan demikian maka terdapat wilayah-wilayah peredaran uang NICA dan ORI sendiri-sendiri. Perundingan demi perundingan antara NICA dan RI diselenggarakan dan mencapai kesepakatan, namun ambisi Belanda untuk bisa memperoleh dan menguasai kembali seluruh wilayah bekas Hindia Belanda tetap diwujudkan dengan memperluas daerah pendudukannya meski dengan melanggar perjanjian yang ada. Seperti perjanjian Linggarjati yang disepakati pada 15 November 1946. Dalam perjanjian ini antara lain berisi kesepakataan pengakuan kekuasaan “de facto” RI atas pulau Jawa dan Sumatera dan fihak Belanda harus keluar dari wilayah RI sebelum tanggal 1 Januari 1947. Pada tangal 21 Juli 1947 ternyata Belanda melakukan gerakan agresi militernya (Agresi I). Demikian pula perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang dilanggar sebagai tindakan agresi (Agresi II) pada tanggal 19 Desember 1948 yang akhirnya sampai berhasil menduduki Ibukota (sementara) RI Yogyakarta dan “menangkap” pimpinan negara RI dan menawannya sebagian di Prapat, Sumatera Utara, dan sebagian lainnya di pulau Bangka.

Sesaat sebelum penangkapan mereka Presiden Soekarno telah menyerahkan kekuasaan kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai pimpinan Pemereiontah Daruirat Republik Indonesia (PDRI). Dengan demikian maka nampaknya praktis seluruh wilayah telah diduki oleh Belanda. Namuin kenyataan menunjukkan bahwa di daerah pedalaman yang nyatanya masih dikuasai RI di mana para pejuang kemerdekaan dengan setia masih bertahan dan tidak mau menyerah kepada Belanda dan tetap melakukan perlawanan secara bergerilya.

Dalam suasana demikianlah terlihat betapa besar peranan ORI dalam perjuangan kemerdekaan itu. Meski banyak daerah yang berada dalam kekuasaan Belanda namun rakyat tetap menggunakan ORI untuk belanja sehari-hari. Dan karena dalam kenyataan hanya di kota-kota yang praktis dikuasai Belanda maka di daerah pedalaman ORI masih berdaulat dan digunakan oleh Rakjat. Hanya dalam hal-hal yang terpaksa harus menggunakan uang NICA, seperti belanja barang yang hanya ada di dalam kota, maka rakyat terpaksa menukarkan ORI ini dengan uang NICA. Namun selebihnya tetap diminati dan dipergunakan uang ORI.

Keadaan terpecah-belahnya wilayah-wilayah sebagaimana yang digambarkan di atas, maka Pemerintah Pusat tidak dimungkinkan mengirimkan ORI ke daerah-daerah untuk keperluan anggarannya. Hal ini diatasi dengan pemberian wewenang untuk masing-masing daerah membuat uangnya masing-masing yang hanya berlaku di daerahnya. Dengan demikian terdapat berbagai jenis uang “ORI – Daerah” atau “ORIDA”, antara lain “URI/ORI” Propinsi Sumatera’ (ORIPS), “URI Daerah Djambi” b (URIDJA).

Daftar Pustaka :
Marwati Djoened Poseponegoro & Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, jilid VI. Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Noek Hartono, Bank Indonesia Sejarah Lahir dan Pertumbuhannya, stensilan t.t.

Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter, jilid I (1945-1958). Jakarta : Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991.

Banknotes and Coins, Perum Peruri, 1991

Warna Warni Islam di Indonesia

Islam itu warna warni, bahkan dalam penyebutannya saja lidah orang Indonesia juga beda2....ada yang bilang Islam, eslam, ngislam, dll. Kenapa Islam? Mungkin kebetulan kali ini hari Jum’at, hari baik umat Islam, jadi tulisan ini paling tidak sebagai hadiah untuk hari Jum’at itu. Selain itu sudah lama, bahkan mungkin belum pernah saya, pekerja museum menulis tentang Islam secara khusus,,,

Tulisan yang saya sajikan ini tidak lebih dari sekedar outline atau garis besar dari warna-warni Islam di Indonesia itu, mungkin lebih cocok untuk disebut sebagai sejarah perkembangan kelembagaan Islam di Indonesia, daripada kita sebut sebagai sejarah pemikiran Islam di Indonesia, sebagaimana yang saya niatkan sebelumnya.

Tamhid
Islam sebagai agama dan kebudayaan, secara simplifikasi, dapat kita katakan telah masuk ke Indonesia (atau tepatnya Nusantara) pada abad ke –15. Suatu abad yang kita sebut sebagai masa kurun niaga, yaitu masa perdagangan bahari yang ditandai dengan munculnya berbagai bandar perdagangan di Indonesia.[1]
Kegiatan dagang itulah yang pada akhirnya menyelundupkan Islam secara budaya di kalangan masyarakat Indonesia. Tentu saja, agama Islam sebagai bentuk dari proses budaya diterima oleh masyarakat Indonesia dalam tiga bentuk sikap yang berbeda : Pertama, sikap menerima Islam sebagai agama yang harus dijalankan sesuai dengan model pertama yang mereka terima. Kedua, sikap menerima Islam sebagai agama yang mereka kompromikan dengan ajaran yang mereka panut sebelumnya. Ketiga, sikap menerima Islam sebagai agama yang harus mereka jalankan secara otentik sesuai dengan ajaran yang semurni-murninya.
Ketiga bentuk sikap inilah yang mulanya harus kita pahami dalam melihat perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Bentuk pertama akan membawa kita pada perdebatan siapakah yang mulanya memperkenalkan bangsa Indonesia kepada model pertama dari ajaran Islam? Bangsa Tionghoa (Cina) atau Arab?[2] Adapun bentuk kedua dan ketiga akan membawa kita kepada dua kategori pemikiran yang selalu berhadapan yaitu Islam tradisi dan Islam pembaharu.[3]
Mulanya pada abad 16 hingga abad 18 di tanah Jawa khususnya, terjadi polarisasi antara Islam Sunni dan Islam Panteistik atau Wihdatul Wujud. Dalam berbagai babad dikatakan bahwa persaingan antara keduanya telah terjadi semenjak Wali Songo berhadapan dengan tokoh kontroversial, Syech Siti Jenar. Selanjutnya persaingan antara kedua aliran itu juga dimaknai sebagai persaingan antara golongan islam pesisir (santri) dan islam pedalaman (abangan). Bahkan persaingan antar keduanya juga melambangkan persaingan antara penguasa “the rule” (Demak, santri, sunni) dengan yang dikuasai “the ruled” (eks Majapahit, abangan, wihdatul wujud).[4] Persaingan antara kedua kelompok ini juga terjadi di Sumatera antara Hamzah Al Fansuri dan Arraniri.
Adapun memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, konstelasi persaingan pun mulai bergeser. Semenjak kekalahan Islam panteistik dihadapan Islam Sunni, pada abad ke 18 arus pemikiran Islam di Indonesia didominasi oleh Islam Sunni yang telah beradaptasi dengan tradisi lokal. Pada saat itu, muncul kiai dan pesantren serta beberapa aliran tasawuf dengan jama’ahnya.[5]

Golongan Tradisi dan Modern
Syech Achmad Katib Al Minangkabawi adalah seorang ulama Minang yang tinggal di Makkah hingga akhir hayatnya. Ia adalah ulama Sunni yang terkemuka, mesti kagum kepada gerakan pan-Islamisme ala Muhammad Abduh, ia menentang pendapat Abduh yang anti-mazhab. Sebab itu Syech Achmad Katib seorang pengikut Syafi’i yang fanatik. Kepadanya pernah belajar beberapa ulama terkemuka di Indonesia seperti Syech Jamaludin Jambek, KH Hasyim Asy’ari pemimpin NU dan KH M. Dachlan pemimpin Muhammadiyah.
Dari kedua murid terakhir Syech Achmad Katib inilah muncul dua genre pemikiran Islam yang berbeda, modernis diwakili oleh Muhammadiyah dan tradisionalis oleh NU.[6] Muhammadiyah muncul sebagai akumulasi kejumudan pemikiran Islam yang dijalankan oleh kelompok tradisionalis yang menurut mereka terlampau sinkretis. Sehingga nilai-nilai Islam yang sesungguhnya mulai kabur di gerus oleh bid’ah yang ada dalam pelaksanaan tradisi. Munculnya kelompok modernis ini tidak terlepas dari pengaruh pemikiran pan Islamisme Muhammad Abduh yang dalam kerangka syari’ah bertemu dengan ajaran pembaharuan dan pemurnian Islam, Wahabiah di tanah Hijaz.
Adapun kelompok tradisionalis menganggap bahwa aliran pemikiran mereka yang sinkretis merupakan warisan dari ajaran Wali Songo yang menggunakan tradisi sebagai cara untuk beradaptasi dan mengerti terhadap realitas masyarakat Indonesia.
Muhammadiyah digolongkan sebagai modernis bukan hanya karena aktivitas sosialnya yang mengacu pada prinsip dan sistem modern. Tapi lebih jauh karena mereka berpendapat bahwa tidak perlu bermazhab, memilih salah satu mazhab karena sebagai muslim mereka berhak secara individual untuk memberikan tafsir atas Al Qur’an dan Hadits (ijtihad). Selanjutnya mereka menganggap bahwa diluar ajaran yang termaktub dalam Qur’an-Hadits adalah bid’ah Islam yang sesat.
Sementara NU, bagi mereka bermazhab adalah taklid kepada salah satu ulama abad pertengahan sebagai langkah selamat dari kesalah-pahaman atas tafsir terhadap Qur’an-Hadits. Selain itu, berijtihad untuk memahami Qur’an-Hadits secara mandiri membutuhkan kadar ilmu pengetahuan yang tidak dapat dijangkau oleh semua muslim.
Pada titik itulah perbedaan yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah, yang pada 1935 akhirnya mengakhiri perbedaan dan duduk bersama dalam MIAI. Adapun persamaan mereka adalah bahwa keduanya merupakan organisasi sosial atau jam’iyyah yang tidak larut dalam urusan politik.[7]

Politik Islam-Islam Politik?
Islam politik di Indonesia muncul pada saat gerakan pan-Islamisme merambah dunia. Jatuhnya Khalifah Salim di Turki pada 1924 memicu secara langsung kemunculan pan-Islamisme di Indonesia. Kekalahan Islam dari gerakan nasionalis Kemal Pasha At Tatruk menimbulkan sentimen kubu Islam (Sarekat Islam) terhadap kubu Nasionalis di Indonesia.
Dalam kubu Islam politik sendiri, aliran pemikiran Islam terpecah menjadi dua, yaitu kubu Islam putih dan Islam Merah. Kubu Islam putih adalah kubu yang mempertahankan arah gerakannya sesuai dengan pakem ajaran Islam secara murni. Sedangkan kubu merah adalah Islam yang menggunakan analisa marxian (komunis)[8] dalam alur pergerakannya.[9] Adapun tokoh yang terlibat dalam Sarekat Islam putih adalah Cokroaminoto, Abdul Muis dan Agus Salim. Sementara dalam kelompok merah terdapat Semaun dan H. Misbach.
Sebenarnya antara kedua kubu mempunyai kecenderungan pemikiran yang sama. Keduanya melihat bahwa pemerintah Kolonial Belanda adalah kekuatan kapitalis (pemodal) yang menindas bangsa Indonesia. Namun demikian, kelompok Cokro beranggapan bahwa dalam masyarakat pribumi juga terdapat kaum pedagang kaya yang juga masuk dalam kategori kapitalis. Untuk itu ia membagi kapitalis dalam dua kelompok, yaitu kapitalis baik dan kapitalis buruk. Maka menurutnya, Islam hanya memerangi kapitalis yang buruk yaitu pemerintah kolonial Belanda karena terbukti telah menindas dan menjajah bangsa Indonesia. Adapun kapitalis pribumi adalah kapitalis yang baik dan tidak patut untuk diperangi.[10]
Dalam titik ini, kelompok merah, Semaun, berpendapat berbeda. Menurutnya semua kapitalis hakekatnya sama yaitu menindas. Bahkan Semaun menuduhkan bahwa para pedagang kaya (mayoritas anggota utama SI adalah pedagang) pribumi merupakan para penindas yang terselubung. Mereka menggunakan simbol Islam dan nasionalisme bangsa Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka.
Perbedaan dua genre pemikiran ini, berujung pada eliminasi kelompok merah dari kubu Sarekat Islam. Kelompok Islam putih menganggap bahwa ajaran Islam adalah ajaran otentik yang tidak dapat dicampur aduk dengan ajaran apapun, termasuk komunisme. Akhirnya kelompok Islam-komunis menghimpun pergerakan mereka dalam wadah yang lebih jelas yaitu Sarekat Rakyat. Dari gerakan inilah, banyak kelompok dan tokoh Islam menyalurkan aspirasinya melalui pemberontakan, pengeboman atau pemogokan. Bagi mereka kerangka berpikir Marxis dalam komunisme selaras dengan nilai-nilai Islam yang mereka pahami, yaitu Islam sebagai agama pembebas. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sang pembawa Islam juga melakukan pembebasan semacam itu.[11]

Akhiran
Terlepas dari perdebatan Islam bukan Islam atau alasan apapun yang mengemuka. Dapat kita pahami bahwa ajaran Islam di Indonesia diterapkan dalam berbagai pemikiran yang berbeda, bahkan saling berhadapan. Hal utama yang harus kita pahami, semua perbedaan pemikiran itu hanya bermuara pada satu inspirasi yaitu ajaran Islam. Tabik !!!!

Daftar Referensi :
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900 – 1942.
Michael C. Williams, Arit dan Bulan Sabit:Pemberontakan Komunis 1926 di Banten.
Suradi, Haji Agus Salim dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam.
Nor Hiqmah, HM Misbach:Sosok dan Kontroversi pemikirannya.
Anthony Reid, Asia Tenggara Masa Kurun Niaga.
Tan Malaka, Islam dalam tinjauan MADILOG.
Tan Malaka, MADILOG.
APE Koerver, Gerakan Ratu Adil.
Dewi Yuliati, Semaun: Pers Bumiputera dan Radikalisasi SI Semarang.
De Graff, Islam-Cina di Nusantara.
Slamet Mulyana, Runtuhnya Kerajaan Majapahit.

Catatan Kaki :
[1] Lihat Anthony Reid dalam Asia Tenggara Masa Kurun Niaga, 1990.
[2] Baca HJ De Graff dalam Islam-Cina, 1990 atau Slamet Mulyana dalam Runtuhnya Kerajaan Majapahit, 1978.
[3] Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1980.
[4] Lihat Abdul Munir Mulkhan, Syech Siti Jenar, 2001.
[5] Kekalahan Panteisme dari Sunni dapat ditandai dengan kekalahan Hadiwijaya di Pajang dari Sutawijaya, peletak kekuasaan Mataram Islam di Jawa. Kemunculan aliran tasawuf terutama di Kalimantan dan Sulawesi, adapaun di Jawa aliran semacam itu terkadang berubah menjadi gerakan mesianisme atau ratu adil yang memberontak pada penguasa Kolonial.
[6] Deliar Noer adalah peletak dasar dikotomi modernis dan tradisionalis, menurut sebagian Indonesianis, dikotomi Islam semacam itu tidak lagi berlaku pada saat ini.
[7] lihat Sartono Kartodirdjo, 1986.

[8] Dalam analisa marxis, dikenal teori materialisme historis, yaitu sejarah ditentukan oleh persaingan antar kekutan material atau ekonomi, yaitu antara kelompok pemodal dan buruh, kelompok berkuasa dan yang dikuasai. Kedua kekuatan itu akan saling berhadapan, bersentuhan atau berdialektika hingga membentuk suatu bentuk baru (sintesis) yang mereka yakini sebagai masyarakat komunis. Lihat Frans Magnis Suseno, 2000.
[9] AP Koerver, 1977.
[10] Ibid., 1977.
[11] Lihat pemikiran Tan Malaka dan H Misbah, dalam Madilog dan surat kabar Medan Muslimin.